REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG – Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Jawa Barat (Jabar) berpotensi diwarnai penyebaran hoaks dan berita bohong. Untuk itu, Komisi I DPRD Provinsi Jabar mengajak semua pihak untuk turut mengawasi dan berhati-hati akan penyebaran hoaks dan berita bohong.

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jabar dari Fraksi PKS Haru Suandharu mengatakan, upaya meminimalisasi informasi hoaks adalah tanggung jawab bersama. Kebanyakan, ungkap dia, informasi hoaks banyak beredar di media sosial.

‘’Informasi bohong sangat merugikan masyarakat,’’ ujarnya kepada Republika melalui saluran telepon, Rabu (17/7/2024). Kata Haru, informasi hoaks di media sosial bisa menggiring opini masyarakat ke hal yang negatif.

Terlebih, papar dia, di saat musim pesta demokrasi. Informasi hoaks yang dikonsumsi oleh masyarakat, tambah dia, akan timbul memicu mispersepsi. Akibatnya, masyarakat itu sendiri yang akan menjadi korbannya.

Tidak sedikit, sambung Haru, informasi hoaks menimbulkan kerugian material dan non material. Dikatakan dia, sudah saatnya pemerintah, penyelenggara pemilu, dan partai politik bersinergi dalam mengedukasi masyarakat dalam mengantisipasi informasi hoaks.

‘’Jangan sampai masyarakat terjebak oleh informasi hoaks,’’ ujar Ketua DPW PKS Provinsi Jabar tersebut. Tidak hanya hoaks, ungkap Haru, kampanye hitam (black campaign) oleh oknum tertentu juga marak menjelang pilkada kali ini.

Untuk itu, pihaknya mengimbau aparat penegak hukum untuk mengambil langkah tegas terhadap pelaku hoaks dan black campaign. Termasuk Komisi I DPRD Provinsi Jabar, tutur Haru, terus bersinergi dengan Diskominfo Jabar, KPU Provinsi Jabar dan KPID dalam mewujudkan pemilu yang Luber Jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil).