REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyampaikan tiga arah kebijakan untuk dijalankan untuk seluruh pengurus harian Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam kinerja dan pengabdiannya,

Wapres yang juga sebagai Ketua Dewan Pertimbangan MUI (Wantim MUI) tersebut menyampaikannya saat memimpin Rapat Pleno Dewan Pertimbangan MUI di Kantor MUI Pusat, Jakarta, Rabu.

Pertama, ia meminta seluruh pengurus MUI agar bekerja sesuai dengan manhaj (kaidah dan ketentuan) yang telah ditetapkan dan selaras dengan visi dan misi MUI.

"MUI ini ada manhaj-nya, artinya cara kita berorganisasi. MUI seperti kereta api, tidak bisa dibelokkan ke kanan atau kiri karena ada relnya," kata Wapres dalam paparannya sebagaimana keterangan Biro Pers Sekretariat Wapres.

Kedua, Wapres mengarahkan agar setiap pengurus MUI untuk mengabdi penuh waktu dan tidak menjadikan tugas di MUI sebagai pekerjaan sampingan. Sebab, bekerja di MUI dipertanggungjawabkan secara langsung kepada Allah SWT.

"Kerja di MUI tidak boleh sambilan, harus penuh waktu. Kita sedang berdagang dengan Allah. Allah membeli harta kita, membeli badan kita. Itu surga (balasannya)," ujar Wapres.

Ketiga, Wapres menekankan agar visi dan misi MUI sebagai pelayan umat dan mitra pemerintah, harus senantiasa tercermin dalam setiap program dan langkah yang diambil pengurus MUI.

Pada kesempatan yang sama, Wapres ke-10 dan ke-12 yang juga anggota Wantim MUI, Jusuf Kalla (JK) menyampaikan pandangan tentang kondisi dunia Islam yang terbagi menjadi tiga kelompok utama berdasarkan pengamatannya selama kunjungan ke beberapa negara.

"Setelah keliling beberapa negara bulan ini, saya melihat bahwa dunia Islam saat ini terbagi menjadi tiga kategori. Ada negara yang ingin modernisasi seperti negara-negara Timur Tengah yang kaya seperti Uni Emirat Arab, Qatar, dan Arab Saudi yang mengalami perubahan signifikan," kata JK.

Di sisi lain, JK mengatakan ada negara yang semakin konservatif seperti Afghanistan. Sementara itu, di Indonesia berada dalam kategori moderat dan wasathiyyah. "Ini patut kita syukuri," ujarnya.

JK yang juga Ketua Dewan Masjid Indonesia juga menyampaikan bahwa kebebasan beragama di Indonesia sangat terasa jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Dicontohkan di Malaysia terdapat kantor yang mengurusi isi khutbah Jumat.

"Apalagi di Timur Tengah, saya Shalat Jumat di Qatar, saya tanya, oh ini khutbah harus mengikuti arahan. Kalau di negara itu, untuk khutbah harus ada sertifikat. Kita alhamdulillah, tahu beberapa ayat, naik khutbah boleh," ungkap JK.

Pada kesempatan itu, JK juga menuturkan pentingnya menjaga persatuan di Indonesia. Ia mengingatkan bahwa banyak konflik di dunia ini yang terjadi di negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Salah satunya, konflik Palestina dan Israel yang tak kunjung berakhir.

Ia menyatakan bahwa untuk mencapai perdamaian perlu ada komunikasi dan pengakuan dari kedua belah pihak.

"Saya bertemu dengan pimpinan Hamas dan Fatah. Mereka sedang berupaya untuk bersatu. Saya berharap Indonesia bisa berperan lebih dalam membantu proses perdamaian ini," katanya.

Terakhir, JK mengingatkan bahwa MUI memiliki peran penting dalam menjaga umat sehingga menurut dia tidak perlu terlibat dalam kegiatan operasional seperti mendirikan sekolah atau universitas.

“Tugas MUI adalah menjaga persatuan umat, mengatur kegiatan yang mendukung persatuan, dan memberikan rekomendasi yang tepat. Dengan begitu, kita bisa memastikan umat tetap bersatu dan kuat," ucap JK.

Ikuti Whatsapp Channel Republika