REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Said Abdullah mengatakan keputusan untuk mengusung Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta masih menunggu rapat DPP yang akan dipimpin Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
"Di situlah akan diputuskan siapa yang diutus untuk Pilkada Jakarta," ujar Said dalam keterangan tertulis resmi di Jakarta, Jumat (19/7/2024).
Maka dari itu, dirinya menegaskan, PDI Perjuangan belum pada posisi mengambil keputusan untuk Ahok maju di Pilkada Jakarta atau tidak.
Kendati demikian, dia memastikan DPP PDIP benar-benar memperhatikan bagaimana pertarungan kontestasi di Jakarta yang terjadi menjelang Pilkada ini.
Said menuturkan rapat DPP dimaksud memang belum diketahui kapan akan dilaksanakan karena sejauh ini masih belum ada kabar pasti mengenai tanggal dan tempatnya.
Tetapi, dia berharap rapat itu akan digelar dalam waktu dekat lantaran waktu penentuan paket dan pendaftaran paket calon Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta juga sudah semakin dekat, sekitar tinggal 47 hari lagi. "Kami pun harus mengurus 514 kabupaten/kota serta 38 provinsi," tuturnya.
Menurutnya, nama Ahok yang kembali dipopulerkan untuk maju di Pilkada Jakarta bersaing dengan Anies Baswedan merupakan isu yang muncul dari keinginan publik di akar rumput.
Hal tersebut sebagaimana ditunjukkan salah satu lembaga survei yang merilis hasil elektabilitas calon potensial untuk Pilkada Jakarta, di mana Ahok berada di urutan nomor dua setelah Anies.
Said pun merasa Ahok layak memperoleh hasil elektabilitas tersebut karena sepertinya terdapat kerinduan publik Jakarta pada tipe pemimpin yang memiliki ketegasan.
"Apa yang pernah dilakukan Ahok saat menjabat sebagai Gubernur Jakarta tidak bisa kita nafikan manfaatnya, bagaimana dia bekerja dengan sangat baik," ucap Said.
Terlebih, sambung dia, Ahok memiliki integritas yang disenangi masyarakat sehingga menyebabkan namanya kembali muncul. Dengan demikian, hal tersebut murni suara yang berasal dari bawah.
"Malah bahkan nama Ahok juga dikaitkan dengan Pilkada Sumatra Utara. Tetapi ini tidak berasal dari PDIP, melainkan luar partai atau publik yang menyuarakan itu," ungkap pria yang juga merupakan Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat tersebut.
Dia menambahkan, Ahok berpotensi mengalahkan Anies Baswedan, karena nama kader PDIP tersebut berada pada peringkat kedua dalam survei elektabilitas terbaru yang dirilis Litbang Kompas.
Menurutnya nama Ahok yang bertengger pada peringkat kedua setelah Anies di peringkat pertama itu cukup mengejutkan. Sehingga menurutnya pimpinan pusat partai pun akan kembali mempertimbangkan Ahok dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.
"Yang baru deklarasi ini kan Anies Baswedan, wajar-wajar saja baru dideklarasikan maka pemberitaan dan publik penerimaannya tinggi itu wajar. Justru yang menjadi kejutan yang tidak pernah dideklarasikan, seperti Ahok, tiba-tiba tinggi," kata Said.
Dia mengatakan kepemimpinan Ahok selama menjadi Gubernur DKI Jakarta sudah teruji dan berhasil. Namun jika DPP PDI perjuangan memunculkan Ahok, maka pertarungannya kembali akan sengit.
Dengan adanya survei itu, dia pun berharap nantinya musyawarah partai tersebut akan mengumumkan Ahok sebagai calon kepala daerah. Menurutnya keputusan itu akan muncul setelah Rapat DPP PDIP yang dipimpin oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Sejauh ini, menurutnya partai berlambang banteng itu setiap harinya tengah disibukkan pembahasan untuk menentukan calon kepala daerah di seluruh wilayah di Indonesia.
Termasuk, kata dia, konstelasi politik di Jakarta yang akan terus disoroti. "Karena Jakarta ini etalase dari DPP. Sorot mata tertuju ke Jakarta, daya tariknya luar biasa," katanya.
Adapun Litbang Kompas merilis Survei Teropong Jawa 2024 yang salah satunya mengungkap Elektabilitas Calon Gubernur Rujukan Publik Jakarta.
Dalam survei itu, nama Anies Baswedan berada di peringkat pertama dengan hasil 29,8 persen, Ahok peringkat kedua dengan hasil 20 persen, disusul Ridwan Kamil dengan hasil 8,5 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika