REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad menilai Pertamina mampu menjaga kuota BBM subsidi tepat sasaran. Termasuk di antaranya melalui sistem dan teknologi informasi yang digunakan BUMN tersebut.
“Melalui teknologi informasi, Pertamina bisa menjaga kuota BBM subsidi agar tepat sasaran. Meski tentu saja, tetap harus ditingkatkan,” kata Tauhid kepada wartawan, Jumat (19/7/2024).
Tauhid sependapat bahwa penggunaan teknologi informasi bisa mengurangi risiko penyalahgunaan BBM bersubsidi. Sebab, Pertamina bisa memastikan kendaraan mana saja yang boleh membeli BBM bersubsidi plus batasan volume yang boleh dibeli.
“Teknologi tersebut mendeteksi nomor kendaraan dan jenis yang boleh menggunakan BBM subsidi,” ujar Tauhud.
Tauhid berharap ke depannya Pertamina bisa menjaga agar kuota BBM subsidi lebih tepat sasaran. Caranya melalui perbaikan dan peningkatan teknologi. Melalui upaya itu, Tauhid berharap Pertamina bisa lebih menekan risiko penyalahgunaan, termasuk kemungkinan penyalahgunaan barcode.
Dengan peningkatan teknologi, Tauhid berharap Pertamina bisa mendeteksi sejauhmana jarak yang sudah ditempuh kendaraan pengguna BBM subsidi itu. Apakah ada penambahan kuota BBM subsidi yang digunakan atau tidak. Dengan begitu bisa dipastikan BBM yang dibeli memang untuk kepentingan transportasi.
“Makanya, Pertamina tetap perlu melakukan penajaman dan meningkatkan teknologinya,” ujar Tauhid.
Tauhid juga mengusulkan penambahan pengawas eksternal. Peningkatan pengawasan tersebut dinilai Tauhid membuat Pertamina bisa semakin menjaga kuota BBM subsidi dan tepat sasaran.
“Ini untuk memperbaiki dan melengkapi teknologi di lapangan,” ucap Tauhid.
Sebelumnya, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menyampaikan upaya BUMN tersebut dalam menjaga kuota BBM subsidi dan agar tepat sasaran. Nicke menyebut upaya tersebut antara lain Pertamina menggunakan teknologi informasi untuk memantau pembelian BBM bersubsidi di SPBU-SPBU secara real time.
Upaya tersebut, kata Nicke, dilakukan melalui pengembangan alert system yang mengirimkan exception signal dan dimonitor langsung dari command center Pertamina. Melalui sistem ini, data transaksi tidak wajar seperti pengisian di atas 200 liter solar untuk satu kendaraan bermotor atau pengisian BBM bersubsidi kepada kendaraan yang tidak mendaftarkan nomor polisi (nopol) kendaraannya akan termonitor langsung oleh Pertamina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika