REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG---Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi salah satu daerah dengan penduduk terpadat. Karena memiliki 50 juta jiwa atau sekitar 17,78 persen penduduk Indonesia. Sebagian besar, masyarakat Jabar mendiami kota-kota yang tersebar di kawasan Bandung Raya maupun kawasan Bogor, Depok dan Bekasi (Bodebek).
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta, Pemerintah Kabupaten/Kota di Jabar untuk melakukan penguatan di desa-desa. Yakni, dengan membuka lapangan pekerjaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar populasi penduduknya merata.
"Jangan seperti Jepang yang semua 93 persen penduduknya lari ke kota, perkuat desa-desa di Jawa Barat supaya tidak terjadi urbanisasi dan desa menjadi sumber lapangan kerja serta memberikan kontribusi sentra ekonomi bisnis baru, sentra ekonomi bagi masyarakat yang ada di Jawa Barat jadi enggak lari menumpuk semua di perkotaan," ujar Tito, di Gedung Sate, Jumat (19/7/2024).
Tito menilai, kalau generasi muda Jawa Barat terlatih, terdidik dan memiliki keahlian, secara otomatis akan menjadi modal penting untuk membangun Jawa Barat. "Jadi, jangan berharap pada sumber daya alam saja. Tapi SDM-nya harus ditingkatkan dengan menggenjot program-program diberbagai bidang, memperbaiki pendidikan baik formal TK, SD, SMP, SMA dan Universitas termasuk yang vokasi, keahlian sesuai dengan kemampuan yang ada," paparnya.
Kemudian, kata Tito, di bidang kesehatan Poliklinik, Posyandu dan Puskesmas terus diperkuat dan ditambah rumah sakitnya. Tito Karnavian juga menyoroti realisasi pendapatan APBD di enam kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat yang masih di bawah rerata nasional.
Sepuluh daerah itu yakni Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Pangandaran dan Kabupaten Kuningan. Sepuluh kota/kabupaten tersebut, kata dia, berada di bawah rerata nasional, sebesar 38,15 persen.
Namun, kata dia, secara keseluruhan Jawa Barat sudah di atas rerata nasional yakni sebesar 44,84 persen. Di mana realisasi pendapatan APBD tertinggi pada 2024 dicatatkan Kabupaten Ciamis 53,3 persen, Kabupaten Subang 53,17 persen dan Kota Cimahi 52,42 persen.
Sedangkan realisasi pendapatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat hingga semester 1 2024, mencapai 48,88 persen. "Realisasi pendapatan Jawa Barat relatif cukup bagus semua. Di atas nasional," katanya.
Sementara mengenai realisasi belanja Pemprov Jabar, Tito menilai pada semester 1 APBD 2024 relatif sudah maksimal. Di mana Pemprov Jabar telah melakukan realisasi belanja 40,91 persen dan berada di urutan ketiga, di bawah Provinsi Sulawesi Barat dan Banten, dengan rerata seluruh provinsi di Indonesia sebesar 31,44 persen. "Dari segi belanja juga rata-rata di atas nasional," katanya.
