REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Persyarikatan Muhammadiyah hingga saat ini belum ada keputusan apapun terkait konsesi tambang yang diberikan oleh pemerintahan Presiden Jokowi kepada ormas keagamaan. Ketua Lembaga Kajian dan Kemitraan Strategis (LKKS) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Fajar Riza Ul Haq mengatakan, Muhammadiyah masi mendalami persoalan izin tambang untuk ormas tersebut.
Menurut dia, Muhammadiyah masih mempertimbangkan banyak hal dan pengambilan keputusan di PP Muhammadiyah bersifat kolektif-kolegial. Hal ini lah yang menjadi sebab mengapa Muhammadiyah belum bersikap.
"Saya harus menjelaskan itu ya, karena kenapa ini tidak secepat keputusan di PBNU atau di Persis misalnya yang sama-sama menerima. Karena ada proses organisasi yang sedang dilalui di Muhammadiyah. Dan itu juga sangat terkait dengan DNA Muhammadiyah yang sangat terkait dengan ideologi sejahtera ini," kata Fajar.
Hal ini disampaikan Fajar dalam acara diskusi bertema "Agama, Krisis Lingkungan dan HAM: Izin Tambang untuk Ormas Masalah atau Maslahah?" di Kantor Maarif Institute, Tebet, Jakarta Selatan pada Kamis (18/7/2024) kemarin.
Fajar menjelaskan, kepribadian Muhammadiyah adalah beramal dan berjuang untuk perdamaian dan sejahtera. Bahkan, menurut dia, isu kesejahteraan itu menjadi salah satu konsep dari organisasi Muhammadiyah sejak awal berdirinya.
"Bahkan pada Muktakar 1968 di Yogyakarta, itu secara khusus membahas soal kesejahteraan. Maka kita bisa menyebutkan sebenarnya DNA Muhammadiyah sejak awal sampai sekarang adalah orientasi untuk kesejahteraan. Yang itu kalau kita baca di Undang-Undang Dasar pasal 33 ini punya kesejahteraan sosial," jelas dia.
Menurut dia, Muhammadiyah misalnya memiliki Amal usaha yang mungkin dianghap semacam bisnis. Seperti halnya membangun banyak rumah sakit atau pendidikan.
"Bagi orang luar mungkin iru tidak lebih dari praktik bisnis yang berorientasi kepada profit. Tetapi Muhammadiyah itu memaknai kita memilikan rumah sakit, punya universitas dan punya sekolah itu tidak hanya berorientasi kepada profit, tetapi itu kalau ada nilai tambahnya itu dikembalikan kepada masyarakat," kata Fajar.
Artinya, lanjut dia, Muhammadiyah sebenarnya sudah lama bergerak di wilayak mu'amalah duniawiyah atau proses-proses bisnis tersebut. Bahkan, menurut dia, kini Muhammadiyah sudah memiliki prodi-prodi pertambangan di beberapa kampusnya.
"Kalau kita bicara soal isu pertambangan, itu bukan hal yang baru bagi Muhammadiyah. Karena dari 170 lebih perguruan di Muhammadiyah, kita memiliki 5 prodi teknik pertambangan. Lima pertambangan dan satu prodi geologi," jelas Fajar.
Jadi, tambah dia, soal tambang ini sebenarnya bukan hal yang baru bagi Muhammadiyah. Karena itu, ketika Presiden Jokowi pertama kali mengumumkan untuk memberikan konsensi tambang kepada ormas keagamaan, Muhammadiyah pun menanggapinya biasanya.
"Itu kalau yang saya dalami respons Muhammadiyah datar-datar saja waktu itu," ucap Fajar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika