REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG----Bakal calon (Balon) Wali Kota Bandung Juwanda terpanggil untuk maju dalam kontestasi Pilkada Kota Bandung 2024. Tujuannya, untuk melanjutkan jejak pengabdian Ridwan Kamil. Balon dari Partai Golkar itu mengklaim sebagai salah satu konseptor Bandung Juara dan Jabar Juara yang digulirkan Kang Emil, panggilan akrab Ridwan Kamil.
Seperti halnya Ridwan Kamil, Juwanda yang akan memecahkan permasalahan Kota Bandung yang salah satunya dengan strategi digitalisasi. Menurutnya, Kota Bandung memiliki orang-orang pintar.
Juwanda menjelaskan, 20 persen penduduk Kota Bandung merupakan pelajar. Kondisi itu, merupakan modal kuat untuk dipadukan dengan program digitalisasi. Salah satu masalah fundamental selama ini, yakni data. Salah satu upaya untuk menghimpun data akurat tentang warga dan permasalahannya, yaitu dengan digitalisasi.
Menurut Ajun, dengan data yang akurat maka akan memudahkan pemerintah untuk mengambil langkah yang efektif. ‘’Saat ini data yang ada di sejumlah instansi belum solid,’’ ujar Juwanda kepada Republika, Senin (22/7/2024).
Misalnya untuk menekan angka stunting, kata Juwanda, jika dibekali oleh data akurat, maka akan menjadi tepat sasaran dan tepat tindakan.
Saat mendampingi Kang Emil 10 tahun, Juwanda mengakui banyak mendapatkan ilmu dalam menggulirkan kebijakan. Oleh karena itu, jika takdir menjadikannya wali Kota Bandung, maka dia akan membenahi Kota Bandung sesuai cita-cita Kang Emil terdahulu.
‘’Untuk lima tahun pertama adalah berbenah dan melanjutkan konsep yang sempat digulirkan Kang Emil, dan untuk periode selanjutnya tahap penyempurnaan,’’ katanya.
Berbenah yang dimaksud, kata Juwanda, memperbaiki sejumlah kemunduran Kota Bandung yang sempat terjadi lima tahun ini. Jika dibandingkan dengan tiga kota yang karakteristiknya mirip Kota Bandung. Yaitu, Medan dan Surabaya, maka Kota Bandung secara anggaran APBD cenderung stagnan. Lima tahun ini, PAD (pendapatan asli daerah) Kota relatif stagnan.
Menurut Juwanda, urusan kota terbagi menjadi empat. Yakni pemenuhan lapangan pekerjaan, kenyamanan kota, kemudahan perizinan, serta ekosistem bisnis yang harus berkembang. ‘’Keempat hal itu tidak akan berkembang, jika pemerintahannya korup. Cara mencegahnya yaitu transparansi dengan instrumen digital,’’ katanya.
