Rabu 24 Jul 2024 17:41 WIB

KBUMN Ungkap Alasan Penunjukan Fauzi Baadilla hingga Andi Arief Jadi Komisaris

PT Pos memerlukan figur seperti Fauzi Baadilla untuk akselerasi transformasi.

Rep: Muhammad Nursyamsi/ Red: Friska Yolandha
Aktor Fauzi Baadilla ditunjuk menjadi komisaris PT Pos Indonesia.
Foto: Republika/Sapto Andiko Condro
Aktor Fauzi Baadilla ditunjuk menjadi komisaris PT Pos Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memberikan penjelasan mengenai pengangkatan komisaris BUMN dalam beberapa hari terakhir. Terdapat nama-nama seperti Fauzi Baadilla sebagai Komisaris Independen PT Pos Indonesia, Burhanuddin Abdullah sebagai Komisaris Utama PT PLN, dan politikus Partai Demokrat Andi Arief sebagai Komisaris Independen PLN.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan kehadiran Pos Indonesia memerlukan figur seperti Fauzi Baadilla dalam upaya meningkatkan akselerasi transformasi Pos Indonesia yang mendukung ekosistem ekonomi kreatif.

Baca Juga

Arya menyampaikan Pos Indonesia selama ini telah mampu berubah dengan tidak hanya sebagai perusahaan logistik, melainkan juga mendukung pengembangan ekonomi kreatif melalui optimalisasi sejumlah aset di sejumlah daerah. 

"Coba lihat POS Bloc Medan, sampai jam berapa malam, mungkin cuma dia tempat yang masih buka, mal sudah tutup semua. Banyak sekali teman-teman industri kreatif main di situ dan kami butuh yang namanya Fauzi Baadilla," ujar Arya di Pos Bloc, Jakarta, Rabu (24/7/2024).

Arya juga mengatakan pemilihan Burhanudin Abdullah tak lepas dari kompetensinya yang akan membantu kinerja PLN ke depan. Sedangkan Andi Arief, lanjut Arya, punya rekam jejak yang panjang dalam mengawasi jalannya operasional BUMN. 

"Andi Arief, beliau sudah pengalaman jadi komisaris jadi, zaman SBY dulu itu sudah jadi komisaris, jadi apa lagi yang dipertanyakan. Kalau Pak Burhanudin Abdullah, masak kamu meragukan ilmunya," ucap Arya. 

Arya menekankan BUMN sebagai kepanjangan tangan pemerintah memerlukan orang-orang yang bisa membantu melaksanakan program pemerintah. Arya menyampaikan indikator utama BUMN ialah mampu meningkatkan kinerja dan kontribusi bagi negara.

"Angkanya jelas, zamannya Bu Rini setelah selesai 2019 itu dividennya Rp 44 triliun, sekaran sudah Rp Rp 84 triliun, aset bertambah, rasio utang turun. Kita sudah membuktikan walaupun komisarisnya ada unsur politiknya, ternyata kinerja BUMN mantap dan kinclong, apa yang ditargetkan pemerintah, berjalan," kata Arya. 

Muhammad Nursyamsi

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement