REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Beredar kabar bahwa Muhammadiyah telah memutuskan bahwa sudah memutuskan untuk menerima izin tambang untuk ormas keagamaan. Menaggapi hal ini, Bendahara Umum (Bendum) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Hilman Latief belum dapat memastikan soal sikap resmi Muhammadiyah terkait masalah ini.
Menurut dia, Muhammadiyah masih akan mengadakan konsolidasi nasional di Yogyakarta pada akhir Juli 2024. "Nanti Muhammadiyah ada konsolidasi nasional Sabtu dan Ahad di Yogyakarta. Nanti tunggu itu saja pernyataannya," ujar Hilman saat ditanya usai menghadiri Penutupan Operasional Haji 2024 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Kamis (25/7/2024).
Dia pun meminta kepada awak media untuk menunggu sikap resmi yang akan diputuskan setelah konsolidasi di Yogyakarta. "Nanti aja yang resmi aja ya. Ya akan nanti umumkan. Nanti aja resminya aja," ucap Hilman.
Sebelumnya, Ketua Lembaga Kajian dan Kemitraan Strategis (LKKS) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Fajar Riza Ul Haq juga menyampaikan bahwa Muhammadiyah masih akan menggelar Sarasehan di Yogyakarta untuk membahas masalah konsesi tambang. Sarasehan tersebut akan digelar oleh Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian, dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
"Majelis Dikti buat serasehan terkait tambang di Yogyakarta. Ini diundang para pakar, praktisi di dunia tambang. Tujuannya ingin lihat isu ini dari berbagai sisi," ujar Fajar dalam diskusi bertema "Agama, Krisis Lingkungan dan HAM: Izin Tambang untuk Ormas Masalah atau Maslahah?" di Kantor Maarif Institute, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (18/7/2024) lalu.
Sementara ini, menurut dia, PP Muhamadiyah baru menggelar pleno dengan mengundang pihak yang kenal baik dengan industri pertambangan, baik yang pro maupun kontra. Menurut dia, masukan semacam ini jadi pengetahuan tambahan bagi Muhammadiyah ketika memutuskan sikapnya nanti.
"Dan kenyataannya itu masih berlanjut. PP Muhammadiyah akan kumpulkan pimpinan-pimpinam wilayah se Indonesia akhir bulan ini di Yogya. Akan banyak isu yang dibahas termasuk soal tambang," kata Fajar.
Dia menambahkan, ini merupakan mekanisme organisasi yang sedang dilalui oleh Muhammadiyah, karena persoalan menerima dan menolak itu pilihan kebijakan. Tapi, kata dia, orientasi Muhammadiyah untuk kesejahteraan masyarakat, bukan cuma untuk golongan saja.
"Nanti di akhir Juli akan ada pertemuan di Yogyakarta. Dan Muhammadiyah akan mendengarkan pandangan dari wilayah-wilayah mengenai persoalan ini. Karena apa? Begitu keputusan diambil akan jadi keputusan organisasi yang harus dipatuhi semua anggotanya," jelas Fajar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika