REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyoroti bahaya panas yang semakin meningkat bagi dunia. Menurut dia, panas ekstrem diperkirakan membunuh hampir setengah juta orang per tahun.
"(Jumlah korban jiwa akibat panas ekstrem) Sekitar 30 kali lebih banyak dari pada siklon tropis. Kita tahu apa yang mendorongnya, yaitu perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia dan bahan bakar fosil. Dan kita tahu itu akan menjadi lebih buruk," katanya, Kamis (25/7/2024).
Guterres mengatakan panas ekstrem adalah ketidaknormalan baru. Oleh karena itu, ia mendorong semua negara untuk meminimalkan dampak dari panas akstrem yang disebabkan perubahan iklim.
Guterres menekankan bahwa panas ekstrem semakin menghancurkan ekonomi, memperlebar kesenjangan, melemahkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) PBB dan merenggut korban jiwa. Karena itu, Sekjen PBB tersebut mengatakan bahwa dia meluncurkan tuntutan global yang difokuskan pada beberapa hal, yaitu melindungi kelompok yang paling rentan, meningkatkan perlindungan bagi pekerja, meningkatkan ketahanan ekonomi dan masyarakat dengan menggunakan data dan sains.
Guterres menegaskan bahwa hal utama yang harus diperhatikan adalah komunitas internasional mesti berfokus pada dampak panas ekstrem. "Namun, jangan lupa bahwa masih banyak lagi gejala krisis iklim yang menghancurkan: Badai yang semakin dahsyat, banjir, kekeringan, kebakaran hutan, naiknya permukaan air laut dan masih banyak lagi," kata Guterres.
Untuk mengatasi permasalahan itu, semua pihak harus bisa mengurangi ketergantungam pada bahan bakar fosil. "Penyakit itu adalah kecanduan bahan bakar fosil. Penyakit itu adalah tidak adanya tindakan untuk mengatasi perubahan iklim."
Dia mengatakan G20 harus mengalihkan subsidi bahan bakar fosil ke energi terbarukan dan mendukung negara-negara dan masyarakat yang rentan. "Pesannya jelas. Panas ekstrem berdampak ekstrem pada manusia dan planet ini. Dunia harus bangkit menghadapi tantangan kenaikan suhu," tambahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika