REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang langsung dipilih oleh rakyat tak hanya membawa dampak positif. Menurut dia, pilkada juga memberikan dampak negatif untuk warga.
Tito mencontohkan, salah satu dampak positif dari pelaksanaan pilkada adalah lahirnya pemimpin yang tak berasal dari kalangan elite politik. Pasalnya, pilkada memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk maju menjadi pemimpin di daerah.
"Kita lihat, Bapak Jokowi adalah salah satu model pemimpin yang lahir melalui proses ini, pilkada. Wali kota, gubernur, presiden dua kali, dan kita tahu bahwa beliau diakui dunia," kata dia saat memberikan sambutan dalam acara Malam Apresiasi Satu Inspirasi 2024 di JS Luwansa Hotel, Jakarta Selatan, Kamis (25/7/2024).
Namun, ia tak memungkiri munculnya dampak negatif dari pelaksanaan pilkada. Salah satunya, pelaksanaan pilkada menghabiskan biaya politik yang tinggi. Ia menilai, biaya politik yang tinggi itu menjadi salah satu akar masalah terjadinya korupsi.
Selain itu, pilkada juga membuat calon yang ada terkadang tak betul-betul memiliki idealisme, kompetensi, dan kemampuan, untuk bisa merubah warganya. Pasalnya, sepanjang calon itu disukai, meski tak memiliki kompetensi, yang bersangkutan bisa saja terpilih.
"Kita harus menerima itu. Belum lagi ada problem, mungkin rakyat yang pragmatis, yang instant. Ya kita udah tahulah, sehingga yang terpilih, ya yang karena melalui proses-proses yang dekat dengan rakyat dengan cara-cara yang mungkin kurang demokrasi, tapi itu pun kenyataan," kata Tito.
Menurut dia, pilkada memang banyak melahirkan banyak pemimpin yang bagus. Namun, di sisi lain, pilkada juga melahirkan kepala daerah yang tidak memiliki visi dan konsep.
"Hanya memiliki power, kewenangan, memiliki rakyat, memiliki follower, but zero concept. Strong leader harus memiliki konsep. Nah, inilah menurut sebenarnya saya, menjadi tantangan, terutama saya selaku Mendagri, pembina wilayah," kata dia.
