REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir menjelaskan soal keputusan Muhammadiyah menerima tawaran dari pemerintah untuk mengelola tambang. Menurut Haedar, sebagaimana karakternya, ketika ada tawaran resmi dari pemerintah soal tambang, Muhammadiyah tidak serta merta menerima tetapi tidak juga serta merta menolak.
"Karena kami (Muhammadiyah) selalu punya prinsip menerima, menolak, dan melakukan langkah apapun dalam pergerakan Muhammadiyah harus berdasar ilmu yang diajarkan Islam dan jangan bertindak bukan karena ilmu," kata Haedar dalam Konferensi Pers Hasil Konsolidasi Nasional Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ahad, (28/7/2024).
Haedar menambahkan, harus dasar ilmu dan juga berbasis pada pemikiran Muhammadiyah. Yakni berbasis pada Islam berkemajuan, dan melihat berbagai konteks kehidupan baik di tingkal lokal atau nasional.
Sehingga, kata Haedar, Muhammadiyah selama dua bulan lebih mengkaji masalah pengelolaan tambang. Ada aspek-aspek yang sekaligus juga kelompok yang kontra, yang tidak setuju tetapi juga punya argumen masalah lingkungan, masalah yang menyangkut nasib masyarakat setempat, juga terkait pengelolaan tambang yang ilegal, yang punya potensi banyak problem dan lain sebagainya. Bahkan ada juga sebagian kecil kelompok yang kemarin demonstrasi.
"Kami terbiasa dengan situasi seperti itu, demo ataupun kritik sekeras apapun kami sikapi kami hadapi secara moderat, begitu juga ada pandangn yang pro, pandangan yang konstruktif dengan berbagai argumen bahkan dengan data dan fakta yang hidup di lapangan tentang nilai positif dari pengelolaan tambang ini," ujar Haedar.
Haedar mengungkapkan, itulah kehidupan, bukan hanya soal tambang. Manusia dihadapkan pada realitas kehidupan politik, budaya, dan ekonomi. Setelah reformasi misalkan, dulu membayangkan reformasi seperti surga, begitu reformasi terjadi maka demonstrasi terjadi tanpa masalah. Tapi ternyata demokratisasi yang begitu rupa, pilihan pilpres, pilkada langsung, juga ada masalah.
Haedar menegaskan, maka Muhammadiyah tidak surut dari menghadapi berbagai masalah tersebut. Muhammadiyah menghadapinya secara elegan dan seksama.
"Kalau toh kami ambil keputusan, itu bukan karena ikut-ikutan atau juga sebaliknya bukan karena tekanan sosial dan berbagai aspek, semua kita himpun menjadi pertimbangan PP Muhammadiyah dalam mengambil langkah menyangkut pengelolaan tambang," ujar Haedar.
Haedar menerangkan, baik lewat pleno Muhammadiyah atau konslidasi, itu dua pandangan itu hidup, tapi akhirnya mayoritas sampai pada kesimpulan PP Muhammadiyah yang keputusan ini satu kesatuan dalam berbagai pertimbangan dan langkah yang akan ditempuh.
Bahkan Muhammadiyah sekaligus karena sikap kewaspadaan, keseksamaan, kecermatan yang dilakukan. Muhammadiyah menyusun tim pengelolaan tambang yang diketuai Muhadjir Effendy sebagai ketua PP Muhammadiyah yang membidangi bisnis dan ekonomi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika