Senin 29 Jul 2024 08:31 WIB

Ketika NU dan Muhammadiyah Terima Konsesi Tambang, Bagaimana dengan Fatwa MUI?

Pengelolaan tambang harus sejalan dengan prinsip ramah lingkungan

Rep: Fuji E Permana / Red: Nashih Nashrullah
Foto udara areal pasca tambang nikel yang sebagian telah di reklamasi di Kecamatan Motui, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Kamis (8/2/2024). Pasca diundangkannya Undang-Undang (UU) Nomor 3/ 2020, pengelolaan sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) memasuki era baru salah satunya pengusaha wajib melakukan reklamasi pasca-tambang.
Foto:

Lantas bagaimana dengan hukum pertambangan itu pada dasarnya? Majelis Ulama Indonesia pernah mengeluarkan Fatwa No 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan. Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan :

1. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara, yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, pertambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang

2. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

3. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.