REPUBLIKA.CO.ID, KARAWANG -- DPRD Jawa Barat (Jabar) mengingatkan pemerintah dan berbagai pihak terkait potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang disebabkan oleh pelesuan ekonomi global. Anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Jawa Barat, Ihsanudin, mengemukakan kekhawatirannya terhadap situasi ini dan meminta langkah-langkah konkret dari pemerintah untuk melindungi para pekerja.
"Ini adalah situasi yang serius. Kita harus berupaya agar para pekerja tidak menjadi korban dari kondisi ekonomi global yang sedang tidak menentu. Kita perlu memastikan bahwa langkah-langkah pencegahan dan penanganan PHK sudah siap," ujar Ihsanudin, Selasa (30/7/2024).
Menurut data terbaru, jumlah angkatan kerja di Jawa Barat pada Agustus 2023 mencapai 25,39 juta orang, turun 0,19 juta orang dibanding Agustus 2022.
Meski begitu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) meningkat sebesar 0,34 persen poin dari 66,15 persen menjadi 66,49 persen. Dari jumlah tersebut, sebanyak 10,54 juta orang atau 44,85 persen bekerja di sektor formal.
Sebagai anggota dewan dari Fraksi Gerindra, Ihsanudin menyoroti data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang mencatat setidaknya 27.915 pekerja mengalami PHK sejak awal tahun hingga 19 Juni 2024.
Jawa Tengah dan Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah PHK terbanyak. Data menunjukkan, sektor non-garmen menyumbang angka PHK tertinggi dengan 15.919 pekerja, sementara sektor garmen, tekstil, alas kaki, dan kulit mencapai 11.874 pekerja yang terdampak.
"Dengan banyaknya pabrik manufaktur di Jawa Barat, kita harus lebih waspada. Pemerintah harus segera melakukan intervensi dan memberikan dukungan kepada sektor-sektor yang paling rentan terhadap PHK," kata Ihsanudin.
Sebagai legislatif dari Daerah Pemilihan Kabupaten Karawang dan Purwakarta ini, Ihsanudin menekankan bahwa kedua daerah ini harus sangat waspada. Karawang dan Purwakarta dikenal sebagai daerah yang banyak industrinya, sehingga berpotensi juga terdampak oleh pelesuan ekonomi global.
"Karawang dan Purwakarta memiliki konsentrasi industri yang tinggi, mulai dari manufaktur hingga garmen. Ini menjadikan kedua daerah ini sangat rentan terhadap gelombang PHK. Kita harus proaktif dalam memberikan perlindungan dan dukungan kepada para pekerja di daerah-daerah ini," ujar Ihsanudin.
Ihsanudin menyarankan beberapa langkah konkret untuk mengatasi masalah ini. Pertama, pemerintah harus meningkatkan pelatihan dan pendidikan vokasi untuk pekerja agar memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri saat ini.
Kedua, perlu adanya insentif bagi perusahaan yang mampu mempertahankan karyawannya di tengah tekanan ekonomi. Ketiga, mendorong investasi di sektor-sektor yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi untuk menciptakan lapangan kerja baru.
"Kerjasama antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat pekerja sangat penting. Kita harus bersatu untuk menghadapi tantangan ini dan memastikan kesejahteraan para pekerja tetap terjaga," tutup Ihsanudin.
Dengan situasi ekonomi global yang tidak menentu, DPRD Jawa Barat berharap bahwa langkah-langkah ini dapat membantu mengurangi dampak negatif dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para pekerja di provinsi ini, khususnya di daerah-daerah dengan konsentrasi industri tinggi seperti Karawang dan Purwakarta.
