REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Rektor Universitas Bung Karno (UBK), Dr Didik Suhariyanto mendorong penerapan paradigma (berpikir) Kebangsaan yang didasari dengan nilai-nilai Pancasila untuk menghindari kecurangan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada).
Hal itu dia sampaikan dalam seminar bertajuk 'Penerapan Nilai-Nilai Pancasila untuk Menghindari Pilkada Curang' bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta.
"Dalam pelaksanaan demokrasi Pilkada dengan paradigma kebangsaan akan terhindar dari adanya pelanggaran seperti pelanggaran administratif, pelanggaran kode etik, tindak pidana pemilu seperti money politik, maupun pelanggaran netralitas Aparatur sipil negara (ASN)," ujar Didik, Selasa (30/7/2024) dalam keterangannya.
Didik menekankan pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai landasan moral dan etika dalam pelaksanaan Pilkada. Nilai-nilai Pancasila seperti keadilan, persatuan, dan kebijaksanaan harus menjadi pedoman utama dalam setiap proses pemilihan.
“Dengan demikian, kita dapat mencegah berbagai bentuk kecurangan yang dapat merusak integritas dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi,” kata dia.
Ketua Bawaslu DKI Jakarta, Munandar Nugraha berharap kolaborasi ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya menjaga kemurnian demokrasi di Indonesia.
"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawasi jalannya Pilkada dan melaporkan setiap indikasi kecurangan. Hanya dengan komitmen bersama kita dapat mewujudkan Pilkada yang bersih dan berintegritas," kata Munandar.
Dengan adanya kegiatan seperti ini, diharapkan masyarakat semakin memahami pentingnya peran mereka dalam mengawasi dan menjaga proses demokrasi di Indonesia, serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Acara ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat serta peserta pemilu mengenai pentingnya mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap tahapan Pilkada.
Seminar yang dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk akademisi, tokoh masyarakat, dan perwakilan partai politik ini juga menyoroti berbagai kasus kecurangan yang pernah terjadi dalam Pilkada sebelumnya.
Melalui diskusi dan sesi tanya jawab, para peserta berbagi pandangan dan strategi untuk memastikan Pilkada 2024 berjalan dengan lancar dan bebas dari kecurangan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika