REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – DPR RI resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Penyelenggaraan Haji dalam Rapat Paripurna DPR Selasa (9/7/2024) lalu.
Isu utama:
- Pembagian kuota tambahan 20 ribu-
- Kepadatan tenda jamaah haji di Mina
Kata mereka:
"Saya menduga, ini masih ada kaitannya dengan rivalitas dan dukung-mendukung di momen Pilpres 2024, yang berlanjut hingga sekarang.” Direktur Center for Economic and Democracy Studies (Cedes), Zaenul Ula.
"Pelaksanaan hak angket hendaknya diletakkan dalam kepentingan untuk memperbaiki pelaksanaan dan pelayanan haji. Bukan untuk kepentingan atau rivalitas politik perseorangan.” Sekum Muhammadiyah, Prof Abdul Mu'ti
"Publik melihat kasus ini secara terang benderang. Justru masalahnya mengapa ada sandiwara pansus ini. Seolah-olah para aktor ini sedang menggantang asap.” Sekjen PB Alkhairaat, Jamaluddin Mariadjang
"Saya pulang haji, saya lihat media. Ada satu hal yang mengusik saya, pemahaman saya tentang penyelenggaraan haji dan yang dikatakan media sangat jauh sekali. Kritik-kritik tersebut seharusnya juga menggunakan matematika sebagai alat analisis. Ruang yang ada terbatas, sementara jumlah jamaah ditambah. Tentu porsi bagi masing-masing jamaah mengecil.” Waketum MUI, Buya Anwar Abbas
"Kuota Haji tambahan yang 20 ribu itu menjadi kewenangan Menteri Agama untuk mengaturnya. Kemenag tidak ada pelanggaran.” Ketua Komnas Haji dan Umrah, Mustolih Siradj
"Jadi menurut saya isu Pansus itu sangat politis dan mungkin juga tidak tahu banyak persoalan yang sebenarnya di ekosistem haji. Jadi perlu banyak mendalami apa yang terjadi haji, baru ngomong. (Mereka) terlalu cari-cari masalah dan tadi sangat politis. Makanya saya yang pertama menyampaikan saya tidak setuju dengan Pansus. Cukup melalui Raker, Panja atau FGD. Karena setelah ini Menag dan Komisi VIII juga harus menyiapkan haji tahun depan. Nah kalau kita ribut masalah politis ini apa? Terus apa yang mau dipansuskan?” ” Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto
"Ya kita ikuti saja. Itu proses yang disiapkan konstitusi. Jadi kita ikuti saja." Menteri Agama Gus Yaqut
Ikuti Whatsapp Channel Republika
