REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal merespons isu pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Beberapa pekan lalu, sejumlah menteri terkait berbicara mengenai hal itu.

Faisal menerangkan konteksnya adalah pemerintah menghindari supaya BBM subsidi ini tidak dinikmati orang kaya. Sehingga penyalurannya bisa tepat sasaran ke golongan masyarakat menengah ke bawah. Ia menyinggung terbatasnya kuota penyaluran BBM bersubsidi itu.

"Jangan sampai over kuota. Terlewati seperti tahun 2022 sehingga kalau sudah habis kuotanyanya, malah harganya dinaikkan semua secara umum dan artinya kalau demikian berarti semuanya kena dari yang kaya sampai yang miskin," kata Faisal kepada Republika.co.id, Sabtu (3/8/2024).

Ia menilai sudah lama ada usulan agar pemerintah mencari inovasi yang efektif terkait pembatasan penggunaan BBM bersubsidi itu. Ia mengetahui aplikasi My Pertamina di lapangan. Namun, menurut dia, secara sistem belum meyakinkan.