Senin 05 Aug 2024 14:16 WIB

JSIT Minta Narasi Layanan Alat Kontrasepsi Bagi Pelajar dalam PP 28/2024 Dihapus

Narasi ini dinilai mengganggu kegiatan pendidikan siswa oleh para guru di sekolah.

LKC-DD Banten melangsungkan kegiatan edukasi serentak di tiga tempat, yaitu Sekolah Dasar Islamiyah Ciwaru, Sekolah Dasar Islam Kreatif dan Pos Sehat Cisauk, Banten, (15/10).
Foto: Dok DD
LKC-DD Banten melangsungkan kegiatan edukasi serentak di tiga tempat, yaitu Sekolah Dasar Islamiyah Ciwaru, Sekolah Dasar Islam Kreatif dan Pos Sehat Cisauk, Banten, (15/10).

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Narasi kesehatan reproduksi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 28 Tahun 2024 ayat 103, memberikan penjelasan secara gamblang mengenai layanan penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja.

Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) Indonesia sebagai salah satu wadah jejaring sekolah-sekolah Islam berkepentingan agar narasi ini dihapus. Narasi ini dinilai menggambarkan secara tersurat bahwa ada perilaku seksual pada usia sekolah dan remaja, yang pasti diluar nikah,  yang perlu dilakukan secara aman dan sehat dengan cara menggunakan alat kontrasepsi dan pemerintah memfasilitasi dengan memberikan layanan penyediaan alat kontrasepsi.

Baca Juga

Narasi ini dinilai mengganggu kegiatan pendidikan siswa-siswa oleh para guru di sekolah yang selalu mengajarkan keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia sesuai ajaran Islam. JSIT Indonesia menjelaskan, narasi pemerintah  adalah mengedukasi agar tidak terjadi aktivitas seksual di usia sekolah dan remaja yang melanggar norma agama dan dengan memberikan tarbiyah jinsiyah atau pendidikan seksual bagi usia sekolah dan remaja, ujar JSIT dalam keterangan tertulis kepada Republika, Senin (5/8/2024).

photo
Ketua JSIT Indonesia Fahmi Zulkarnaen - (Dok JSIT)

Indonesia merupakan negara berdasar pada Ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, negara ini dibangun di atas nilai-nilai agama yang jelas tercermin dalam Pancasila, UUD 45, dan Profil Pelajar Pancasila. Memberikan alat kontrasepsi sama saja dengan menyediakan fasilitas dan melegalkan pelanggaran terhadap nilai-nilai agama serta kemanusiaan. Menurut JSIT, tindakan ini jelas akan merusak integritas Pancasila dan UUD 45.

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama, upaya pemerintah ini harus mempertimbangkan nilai-nilai agama. Semua agama melarang seks luar nikah, terutama di kalangan usia sekolah dan remaja. Pemerintah dinilai harus mampu menangani masalah secara holistik dan dari akarnya, bukan hanya bersikap reaktif yang bisa memicu masalah baru atau mengambil jalan pintas yang tidak menyelesaikan masalah.

Sekolah-sekolah Islam, termasuk JSIT, telah memberikan kontribusi positif dalam mendidik generasi muda dengan mengedepankan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Peran lembaga pendidikan Islam ini sangat penting dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat.

JSIT Indonesia menegaskan, pihaknya telah memiliki kurikulum pendidikan seksual sesuai ajaran agama Islam dan kami mengajak pemerintah untuk melakukan pendidikan seksual dengan benar di masyarakat pada umumnya dan di sekolah pada khususnya. JSIT Indonesia pun menyatakan, siap bekerja sama dengan pemerintah dan seluruh elemen bangsa agar anak Indonesia menjadi anak yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat dan cerdas sesuai amanat konstitusi.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement