REPUBLIKA.CO.ID, oleh Bayu Adji P, Antara
Wacana akan terbentuknya koalisi gemuk di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta makin terus berkembang. Namun, kemungkinan besar bukan Anies Baswedan yang akan diusung oleh koalisi gemuk yang disebut Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di Pilgub DKI Jakarta.
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin mengatakan, KIM Plus merupakan skenario untuk mengagalkan langkah Anies berlaga di Pilgub DKI Jakarta. Pasalnya, hingga saat ini belum ada nama calon gubernur (cagub) yang bisa menandingi elektabilitas Anies di DKI Jakarta.
"Anies dianggap kuat, elektabilitasnya tinggi, belum ada lawan, suka tidak suka harus dilawan dengan KIM Plus. Ketika KIM plus itu terlaksana, maka Anies tidak bisa berlayar," kata dia saat dihubungi Republika, Senin (5/8/2024).
Ujang menilai, saat ini terdapat tiga partai yang berpotensi gabung dalam KIM Plus. Tiga partai itu adalah PKB, PKS, dan Partai Nasdem, yang telah memiliki kecenderungan untuk mengusung Anies di Pilgub DKI Jakarta.
Apabila tiga partai itu bergabung dengan KIM Plus, otomatis hanya tersisa PDIP yang tersisa di Pilgub DKI Jakarta. Sementara, PDIP tak bisa mengusung pasangan calon tanpa dukungan dari partai politik lainnya.
"Saya melihat, skema KIM plus ini memang untuk menjegal Anies, mengalahkan Anies di awal agar tidak bisa berlayar. Makanya akan wacana KIM plus melawan kotak kosong. Ini bisa saja terjadi," kata Ujang.
Menurut dia, tidak ada yang tak mungkin dalam dunia politik di Indonesia. Artinya, peluang PKB, PKS, dan Partai Nasdem, untuk bergabung dengan KIM Plus masih bisa terjadi. Apalagi, tiga partai itu juga telah memberikan sinyal untuk bisa diajak ke pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Siapa yang tidak mau diajak kekuasaan? PKB juga mau, Nasdem oke, bahkan PKS ingin diajak masuk kekuasaan. Jadi dalam konteks lawan kotak kosong, itu sangat mungkin," ujar dia.
Namun, Ujang menilai, PDIP tetap akan dibiarkan sendirian di Pilgub DKI Jakarta. Pasalnya, selama ini PDIP selalu berseberangan dengan KIM.
"Kalau PDIP kecil kemungkinan masuk KIM plus. Karena PDIP punya sikap sendiri dan selalu berseberangan dengan KIM. Termasuk di Sumut berseberangan juga," kata Ujang.
