Selasa 06 Aug 2024 12:46 WIB

Temuan Dirjen HAM, dari 110 Daycare di Depok Hanya 12 yang Kantongi Izin Resmi

Perlu ada pembenahan terkait dengan pengawasan operasional daycare

Rep: Rizky Suryarandika/ Red: Arie Lukihardianti
Garis polisi terpasang di Tempat Kejadian Perkara (TKP) kasus penganiayaan anak, Wensen School Indonesia, Harjamukti, Kota Depok, Jawa Barat, Jumat (2/8/2024). Polisi menyegel Daycare Wensen School Indonesia milik pelaku penganiayaan balita 2 tahun dan bayi 8 bulan, Meita Irianty dan menahan pelaku.
Foto: ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya
Garis polisi terpasang di Tempat Kejadian Perkara (TKP) kasus penganiayaan anak, Wensen School Indonesia, Harjamukti, Kota Depok, Jawa Barat, Jumat (2/8/2024). Polisi menyegel Daycare Wensen School Indonesia milik pelaku penganiayaan balita 2 tahun dan bayi 8 bulan, Meita Irianty dan menahan pelaku.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Perkembangan kasus kekerasan anak di Daycare Wensen School Indonesia Depok, Jawa Barat (Jabar) turut dipantau oleh Direktur Jenderal HAM Kemenkumham, Dhahana Putra. Ia, menemukan operasional penitipan anak (daycare) yang luput dari pengawasan pemerintah daerah. 

Ditjen HAM pun sudah berdialog dengan pihak Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), dan bagian hukum pemerintah kota Depok. 

Baca Juga

"Kami melihat memang perlu ada pembenahan utamanya terkait dengan pengawasan operasional daycare sehingga kasus serupa tidak terulang ke depan," ujar Dhahana dalam keterangannya pada Selasa (6/8/2024). 

Dhahana memperoleh informasi masih banyak daycare yang belum berizin di Depok. Dari 110 daycare yang beroperasi di Depok ternyata hanya 12 yang memiliki izin resmi. "Daycare Yayasan Wensen School Indonesia bahkan hanya memiliki izin untuk Kelompok Bermain (KB), bukan untuk daycare," katanya.