REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Lebih dari 200 orang dilaporkan tewas dalam demonstrasi di Bangladesh yang telah berlangsung sejak Juli lalu.

Demo berawal damai. Para mahasiswa mengungkapkan kefrustrasian mereka terhadap sistem kuota PNS Bangladesh yang menyediakan sekitar 30% pekerjaan untuk keluarga veteran perang kemerdekaan.

Setiap tahunnya, sekitar 400 ribuan lulusan kuliah bersaing untuk mendapatkan 3 ribu pekerjaan PNS.

Meski Mahkamah Agung Bangladesh putuskan sistem kuota itu harus dipangkas, protes terus berlanjut dan berkembang menjadi demo antipemerintah.

Pemerintah dilaporkan menghadapi demonstran dengan kekerasan, yang dinilai berlebihan oleh kelompok HAM.

PM Sheikh Hasina yang telah menjabat selama 15 tahun mengundurkan diri dan melarikan diri dari negaranya pada Senin (5/8).

Panglima angkatan darat Bangladesh katakan pemerintah sementara akan dibentuk.

Sementara itu, seorang koordinator mahasiswa mengatakan bahwa gerakan mereka akan mengusulkan garis besar pemerintahan sementara yang baru, dan tidak akan menerima solusi lainnya.