REPUBLIKA.CO.ID, Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), hingga Partai Nasdem berpotensi menjadi partai politik 'plus' alias tambahan untuk Koalisi Indonesia Maju (KIM) dalam Pilkada Jakarta 2024. Jika ketiga partai itu bergabung dengan KIM, kondisi politik di Pilkada Jakarta hanya akan menyisakan PDI Perjuangan.
"Kelihatannya KIM Plus itu skemanya, formatnya, memborong partai politik agar tidak ada lawan, biar bisa lawan kotak kosong," kata Ujang saat dihubungi di Jakarta, Rabu (7/8/2024).
Menurutnya, keberadaan KIM Plus itu juga bertujuan untuk menggagalkan kesempatan bagi Anies Baswedan untuk maju kembali di Pilkada Jakarta. Sejauh ini, Anies sudah didukung oleh PKS dan Nasdem.
Meski PKS dan Nasdem sudah mendukung Anies, dua partai itu juga masih punya kemungkinan untuk bergabung dengan KIM. Alasannya, hal itu pun terjadi di Sumatera Utara setelah PKS menyatakan mendukung Bobby yang sebelumnya sudah diusung oleh partai-partai di KIM.
"Lalu di Jawa Timur juga PKS dukung Khofifah, di Banten juga PKS gabung," kata dia.
Direktur Riset dan Komunikasi Lembaga Survei KedaiKOPI Ibnu Dwi Cahyo pun menilai posisi Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta semakin terdesak dengan kehadiran KIM plus. Dia memprediksi, Nasdem dan PKB akan bergabung ke KIM dan menyisakan PKS sebagai satu-satunya pertai yang mendukung Anies di Pilkada Jakarta.
"Kondisi ini tentu tidak menguntungkan Anies dan bila terjadi, Ridwan Kamil (Cagub yang dicalonkan KIM plus) melawan kotak kosong di Jakarta," kata Ibnu Dwi Cahyo dalam siaran pers, Rabu.
Ibnu melanjutkan, untuk memperkuat mesin politik Anies dalam Pilkada Jakarta, PKS mempunyai peluang untuk berkoalisi dengan partai pemenang pemilu 2024 yakni PDIP. Koalisi inilah yang dianggap dapat menyelamatkan Anies ketika ingin melawan Ridwan Kamil yang didukung koalisi besar pemerintah.
"Tapi keduanya memang berbeda dari sisi ideologi. Namun jika PKS berkoalisi dengan PDIP untuk mengusung Anies, akan menjadi pembelajaran yang sangat baik bagi demokrasi kita saat ini," kata Ibnu.
Ketika dua partai tersebut sudah bergabung dan sepakat berada di belakang Anies, maka petahana Gubernur Jakarta itu akan menghadapi masalah lain yakni penentuan calon wakil gubernur. Ibnu melanjutkan untuk saat ini, PDIP dinilai belum punya sosok yang tepat untuk bersanding dengan Anies sebagai calon wakil gubernur Jakarta.
"Mungkin tantangan utamanya adalah siapa wakil Anies nanti. Tentu Ahok tidak bisa menjadi cawagub karena terbentur regulasi, yang melarang mantan gubernur maju pilkada sebagai cawagub,” kata Ibnu.
