REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki memprediksi jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bakal makin tumbuh. Hal itu seiring dengan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang belakangan cukup marak.

Menurut hematnya, pekerja yang mengalami PHK akan memiliki kecenderungan untuk beralih menggeluti usaha sendiri atau mendirikan UMKM. Sebab, peluangnya lebih besar dibandingkan menunggu mendapatkan pekerjaan anyar di tempat kerja lain. Hal itu juga sejalan dengan pesatnya perkembangan UMKM di Indonesia.

“Ekonomi kita, 97 persen lapangan kerja itu UMKM, sehingga kalau sekarang ini ada deindustrialisasi banyak PHK, pasti pedagang offline dan online yang individual akan meningkat,” kata teten dalam acara pembukaan BCA UMKM Fest 2024 yang digelar di Mal Kota Kasablanka, Jakarta, Rabu (7/8/2024).

Teten mengatakan, dengan adanya peluang sekaligus tantangan yang ada tersebut, pemerintah seyogyanya perlu mengatur lebih lanjut untuk mendongkrak perkembangan UMKM di Indonesia. Diantaranya stimulus kredit untuk UMKM agar mampu tumbuh dan kompetitif.

Stimulus tersebut bisa diperoleh dengan menghubungkan para pelaku UMKM dengan perbankan sebagai sumber pembiayaan. Menurut catatannya, ada sebanyak 30 juta UMKM yang kini belum terhubung dengan bank, sehingga ada peluang yang besar pula bagi perbankan untuk bisa merangkul UMKM ke depannya.

Teten menuturkan tengah mencermati agar UMKM bisa mengakses kredit tidak dengan mengandalkan satu data sistem layanan informasi keuangan (SILK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tetapi dengan memanfaatkan teknologi berupa innovative credit scoring (ICS).

“Kami telah ujicobakan kepada 72 ribu data UMKM melalui data SLIK ditambah dengan data alternatif lain, ternyata sebesar 74 persen dari UMKM tersebut layak dibiayai dengan tingkat rasio kredit macet atau NPL (non performing loan) di level 0,6 persen atau di bawah 1 persen. Ini masih menarik, UMKM bagi industri keuangan,” jelasnya.

Saat ini, lanjut Teten, ICS sudah diterapkan di 145 negara. Adapun di Indonesia meski belum bisa diterapkan secara mandatory, tetapi OJK sedang membuat daftar sebanyak 17 perusahaan yang melakukan kombinasi data SLIK dengan data alternatif.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama BCA Jahja Setiaatmadja mengatakan, UMKM memiliki kontribusi 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan hal itu mesti didukung agar terus berkembang. Dukungan itu mulai dari penyaluran pembiayaan atau kredit, membangun ekosistem yang kuat dengan edukasi, hingga menghubungkan ke pasar global.

“UMKM menyerap jutaan tenaga kerja, maka dari itu dibutuhkan UMKM berkualitas untuk terus bertahan,” tutur dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika