REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menjaring masukan dari jamaah soal berbagai bentuk layanan penyelenggaraan ibadah haji 1445 Hijriah/2024 Masehi, yang nantinya akan dibawa ke dalam rapat bersama Kementerian Agama (Kemenag).
"Jadi bukan hanya tahun 2024 saja, tapi tahun sebelumnya juga saya lakukan (menjaring masukan). Sudah tahun ketiga saya meminta masukan dari jamaah dengan cara seperti ini. Ini bagian dari tugas saya sebagai anggota DPR RI untuk menyerap aspirasi," ujar Ace dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Adapun saran dan masukan yang diminta perihal pelayanan transportasi, pemondokan selama di Makkah dan Madinah, katering selama di Makkah, Madinah, Arafah dan Mina, serta pelayanan petugas haji, bimbingan manasik haji, dan lain-lain.
Aspirasi yang diserap, kata dia, selanjutnya akan sampaikan kepada Kemenag dan pihak-pihak terkait agar pelayanan penyelenggaraan haji bisa semakin lebih baik.
Surat Ace Hasan yang juga Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat ini direspons oleh jamaah haji. Salah satu haji yang memberikan tanggapan adalah Maman Suherman asal Jawa Barat.
Maman mengatakan secara keseluruhan pemerintah sudah bekerja keras dan memberikan setiap pelayanan. Apabila ada kekurangan merupakan hal yang lumrah.
"Terlebih ibadah haji membutuhkan kesabaran yang sangat luar biasa, tergantung sisi mana kita memaknai. Namun sejujurnya kami ikhlas dan bersyukur bisa melaksanakan ibadah haji di tahun ini," kata Maman.
Menurut Maman, berkaitan transportasi selama di Tanah Suci tidak ada kendala. Saat di Makkah, jamaah mendapat layanan transportasi Bus Shalawat selama 24 jam.Bus ini mengantar jamaah (pergi pulang) dari hotel ke terminal terdekat di Masjidil Haram.
Untuk konsumsi ia merasakan setiap waktu makan selalu tepat sesuai waktu, bahkan merasa lebih dari cukup.
"Pemondokan (hotel selama di Madinah dan Makkah) bagi kami merasa aman dan nyaman. Pemondokan di Arafah Alhamdulillah tidak ada masalah," kata dia.
Kendati mengapresiasi pelayanan, ia juga memberi masukan kepada pemerintah agar mendorong otoritas Arab Saudi meningkatkan pelayanan di Mina.
"Hal ini Kementerian Agama RI perlu bernegosiasi kembali dengan Pemerintah Arab Saudi supaya dapat meningkatkan pelayanan terhadap jamaah haji Indonesia agar lebih nyaman dan tidak memaksakan kapasitas (jumlah) yang ditempati oleh jamaah haji Indonesia," katanya.
