REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyerahkan penghargaan Universal Health Coverage (UHC) kepada ratusan kepala daerah. Penghargaan itu diberikan karena tercapainya kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) secara nasional mencapai hingga 98,19 persen.
Capaian itu menunjukkan terlaksananya Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2023 tentang Peta Jalan Jaminan Sosial 2023-2024, di mana target kepesertaan JKN pada tahun 2024 sebanyak 98 persen.
Penghargaan diserahkan dalam acara Pemberian Penghargaan UHC oleh Wakil Presiden kepada Pemerintah Daerah BPJS Kesehatan yang digelar di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Kamis (8/8/2024). Wapres Ma'ruf Amin mulanya menerima penghargaan dari Presiden International Social Security Association (ISSA) Mohammed Azman atas capaian UHC.
Ia kemudian memberikan langsung penghargaan kepada kepala daerah di 33 provinsi serta 452 kabupaten/kota se-Indonesia yang hadir dalam acara tersebut. Ia didampingi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendi serta Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti.
"Berdasarkan data BPJS per 1 Agustus 2024 jumlah peserta JKN telah mencapai 276.520.647 jiwa, atau setara dengan 98,19 persen dari total penduduk Indonesia," kata Wapres Ma'ruf Amin, disambut tepuk tangan audiens.
Angka capaian tersebut mencerminkan komitmen kuat negara dalam memastikan akses kesehatan bagi seluruh warga. Ma'ruf menyebut hal itu tidak terlepas dari peran berbagai pihak yang solid, baik kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.
Dengan adanya capaian UHC, penghargaan tersebut dinilai semakin mengukuhkan posisi Indonesia di kancah global sebagai negara yang serius dalam perlindungan jaminan kesehatan.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan, predikat UHC tersebut adalah bukti bahwa cakupan akses kesehatan di Indonesia sudah semakin luas. "Pencapaian UHC ini bukan sekadar angka statistik, tetapi merupakan wujud nyata dari tanggung jawab negara dalam memastikan setiap individu mendapatkan layanan kesehatan yang layak, Hal ini juga sejalan dengan pemenuhan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 untuk kepesertaan JKN sebesar 98 persen," ujar Ghufron.
Ghufron menekankan capaian UHC ini tidak hanya berbicara tentang jumlah peserta yang besar. Tetapi juga mengenai bagaimana Program JKN memastikan akses yang adil dan merata untuk warga Indonesia.
Menurut catatannya, per 1 Agustus 2024 BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 23.205 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 3.129 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) se-Indonesia.
