REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat terima kunjungan kerja (Kunker) Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, dan Komisi I DRPD Provinsi Kalimantan Tengah. Kunker terkait konsultasi rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran (PPAS) Tahun Anggaran atau TA 2024.

Kunjungan kerja tersebut diterima langsung oleh Kepala Bagian (Kabag) Fasilitasi, Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Jawa Barat Iman Tohidin di ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Kamis, (8/8/2024).

Iman Tohidin menjelaskan, untuk Jawa Barat rancangan perubahan KUA PPAS TA 2024 masih dalam proses pembahasan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jabar, terlebih masih harus ada pendalaman terkait penambahan anggaran. “Sejauh ini untuk Jawa Barat masih dalam proses pembahasan antara Banggar dengan TAPD Provinsi Jawa Barat, karena ada hal serta pokok–pokok tertentu yang perlu dibahas lebih lanjut dan didalami kembali,” jelas Iman Tohidin.

Penambahan anggaran yang dimaksud bertujuan untuk mendukung pencapaian target indikator makro. Indikator yang dimaksud meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, dan ketimpangan pendapatan (Gini Ratio).