REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo meminta Provinsi Bali yang tengah mengkaji pembangunan light rapid transport (LRT) maupun mass rapid transport (MRT) untuk berhati-hati. Kepala daerah, baik itu gubernur maupun bupati di mana proyek tersebut dibangun, kata Kepala Negara, harus betul-betul memperhitungkan aspek anggaran dari APBD-nya. Hal ini disampaikan Presiden dalam pengarahan kepala daerah di Istana Negara di Ibu Kota Nusantara (IKN), Selasa (13/8/2024).

Jokowi awalnya membahas soal fitur transportasi di IKN. Transportasi massal di IKN direncanakan berkonsep transportasi hijau yang ramah lingkungan, dengan mengedepankan bus elektrik atau gas. Penggunaan transportasi ramah lingkungan ini berdampak ke sektor lain, yakni sektor kesehatan. Karena dipercaya mampu menekan anggaran pengeluaran penyakit pernapasan dari warga kota.

Jokowi lalu menyontohkan Jakarta yang memiliki moda transportasi massa terlengkap saat ini, yakni busway, LRT, MRT, dan commuter line kereta api. Ia mengingatkan untuk membangun semua itu harus amat berhati-hati. Lalu Presiden menyebut Provinsi Bali sebagai saat ini tengah mengkaji membangun LRT. Ia menyontohkan saat menyetujui pembangunan MRT saja anggaran operasional per kilometer itu mencapai Rp 1 triliun.

"Yang sanggup membangun MRT tunjuk jari. Bali! Hati-hati hitungannya. Hati-hati," kata eks wali kota Solo ini.