Rabu 14 Aug 2024 15:00 WIB

Indonesia Pimpin Forum Kemitraan Global untuk Capai SDGs

Implementasi Agenda SDGs 2030 dinilai masih jauh dari harapan.

Red: Satria K Yudha
Papan informasi dipasang pada Philanthropy Learning Forum 18 di Jakarta.
Foto: Wihdan Hidayat/Republika
Papan informasi dipasang pada Philanthropy Learning Forum 18 di Jakarta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia menyatakan kesiapan untuk menjadi tuan rumah dan memimpin Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multi-Pihak atau High Level Forum Multi-Stakeholder Partnership (HLF-MSP). Forum itu untuk memperkuat kolaborasi global untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Acara yang berlangsung pada 1-3 September 2024 di Bali itu diharapkan dapat memberi solusi di tengah tantangan global yang semakin kompleks. “Forum ini akan mempertemukan lebih dari 1.000 peserta, termasuk 31 kepala negara/pemerintahan, pejabat tingkat tinggi dari berbagai negara, organisasi internasional, bank pembangunan multilateral, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, filantropi, serta akademisi,” ujar Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Dirjen IKP Kemenkominfo) Usman Kansong, di Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Dengan tema "Strengthening Multi-Stakeholder Partnerships for Development: Towards a Transformative Change," forum ini diharapkan menjadi momen strategis untuk mendorong dialog kebijakan dan memperkuat komitmen global terhadap pembangunan berkelanjutan. Tema ini diangkat karena dalam capaian global, implementasi Agenda SDGs 2030 dinilai masih jauh dari harapan dengan capaian persentase sebesar 15 persen dari target yang berada di jalur yang tepat.

Di samping itu, banyak target lainnya mengalami penurunan, dan lebih dari separuh populasi dunia berisiko tertinggal. Kemunculan berbagai krisis global yang saling terkait atau yang dikenal sebagai polycrises seperti pandemi, ketimpangan sosial, ketegangan geopolitik, kemiskinan ekstrem, krisis keuangan, disrupsi rantai pasok, hingga krisis lingkungan, menegaskan pentingnya reformasi dan penguatan tata kelola global. “Di tengah tantangan multidimensi ini, kemitraan inklusif dan transformatif menjadi solusi krusial,” kata Usman.