REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) mencatatkan angka utang luar negeri (ULN) Indonesia pada kuartal II 2024 atau April hingga Juni 2024 mengalami peningkatan. Kondisi ULN diklaim tetap terkendali.
“Posisi ULN Indonesia pada kuartal II 2024 tercatat sebesar 408,6 miliar dolar AS (atau sekitar Rp 6.418,5 triliun), atau tumbuh sebesar 2,7 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan sebesar 0,2 persen (yoy) pada kuartal I 2024,” kata Asisten Gubernur Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam siaran pers, Kamis (15/8/2024).
Erwin menuturkan, pertumbuhan ULN pada kuartal II/ 2024 tersebut bersumber dari ULN sektor publik maupun swasta.
Lebih rinci, posisi ULN pemerintah pada kuartal II/2024 sebesar 191,0 miliar dolar AS, atau mengalami kontraksi pertumbuhan 0,8 persen (yoy). Angka itu melanjutkan kontraksi pada kuartal sebelumnya sebesar 0,9 persen (yoy).
“Perkembangan tersebut terutama dipengaruhi oleh penyesuaian penempatan dana investor nonresiden pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik, seiring dengan masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global,” jelasnya.
Erwin menekankan bahwa pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu. Serta mengelola ULN secara pruden, terukur, oportunistik dan fleksibel untuk mendapatkan pembiayaan yang paling efisien dan optimal.
“Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan pengelolaan ULN,” terangnya.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah utamanya mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (20,9 persen dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (18,8 persen), jasa pendidikan (16,8 persen), konstruksi (13,6 persen), serta jasa keuangan dan asuransi (9,5 persen).
“Posisi ULN pemerintah tetap terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99 persen dari total ULN pemerintah,” kata Erwin.
Kemudian, ULN swasta juga diklaim tetap terkendali. Pada triwulan II/2024, posisi ULN swasta tercatat sebesar 196,5 miliar dolar AS, atau tumbuh 0,3 persen (yoy), setelah mengalami kontraksi pertumbuhan 1,2 persen (yoy) pada triwulan I/2024.
Perkembangan tersebut didorong oleh ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang tumbuh 0,6 persen (yoy) di tengah ULN lembaga keuangan (financial corporations) yang masih mencatatkan kontraksi pertumbuhan sebesar 0,9 persen (yoy).
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian dengan pangsa mencapai 79,1 persen dari total ULN swasta. ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,7 persen terhadap total ULN swasta.
“Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat sebesar 29,9 persen, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 85,7 persen dari total ULN,” ujar Erwin.
Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Erwin menyebut BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan tetap meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.
