REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida menyatakan tidak akan mengikuti pemilihan pemimpin Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa di negara itu pada September mendatang, di mana pemenang pemilihan tersebut akan menjadi perdana menteri selanjutnya.

Sebelumnya, kantor berita Kyodo melaporkan bahwa Kishida tidak akan mengikuti pemilihan untuk menjabat menjadi perdana menteri periode kedua tersebut. Ia diduga mengatakan bahwa seseorang harus bertanggung jawab atas skandal yang melibatkan partainya.

"Dalam pemilihan mendatang, penting untuk menunjukkan kepada masyarakat Partai Demokrat Liberal yang baru. Untuk itu, pemilihan yang transparan dan terbuka serta diskusi yang bebas dan terbuka diperlukan, yang melaluinya partai dapat menunjukkan bahwa partai akan berubah," kata Kishida dalam konferensi pers, Rabu, yang disiarkan oleh saluran berita NHK.

"Oleh karena itu, langkah pertama yang jelas bagi saya adalah mengundurkan diri. Saya tidak akan berpartisipasi dalam pemilihan ketua mendatang," ujar Kishida.

Kishida tidak menyebutkan nama individu tertentu sebagai kandidat pilihan untuk pemimpin LDP berikutnya. "Mereka yang baru saja menyatakan tidak akan mencalonkan diri dalam pemilu harus menahan diri untuk tidak membuat pernyataan apa pun. Saya berharap ketua berikutnya adalah seseorang yang tidak membalikkan upaya reformasi untuk mengatasi masalah seputar dana politik, dan memulihkan kepercayaan dalam politik," kata Kishida kepada wartawan.

Pada September, pemilihan umum akan diadakan untuk memilih ketua baru LDP yang berkuasa, untuk menggantikan posisi Kishida. Pemenang dalam pemilihan tersebut akan menjadi perdana menteri Jepang berikutnya.

Kepercayaan publik terhadap Kishida telah merosot tajam dalam beberapa bulan terakhir. Skandal soal dana fraksi LDP yang tidak dilaporkan mengemuka pada akhir 2023, ketika diketahui bahwa lima fraksi dalam partai yang berkuasa diduga menerima uang dari berbagai acara penggalangan dana yang tidak mereka laporkan.

Sejumlah anggota senior LDP telah diperiksa, dan beberapa politikus mengundurkan diri di tengah skandal tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika