JAKARTA -- Program makan siang gratis yang dijanjikan Presiden terpilih Prabowo Subianto diprediksi akan melonjakkan impor pangan. Sementara saat ini ada kecenderungan produktivitas pertanian padi di Indonesia menurun.
Dengan demikian, ada selisih yang kemungkinan besar ditutupi dengan impor yang makin meningkat. Guru Besar IPB Prof Dwi Andreas Santosa meminta agar Pemerintah berpikir soal hal ini sekaligus mempersiapkan mitigasi dampaknya dengan serius.
"Rencana makan siang gratis akan melonjakkan impor pangan. Kita harus hati-hati akan hal ini. Apalagi produktivitas padi kita cenderung menurun," kata Prof Andreas, Kamis (15/8/2024).
Pada bagian lain, Prof Andreas menyoroti ketergantungan pada impor pangan dan perubahan iklim yang mempengaruhi produksi pangan. Baginya, apa yang disampaikan para Founding Father soal pentingnya sektor pertanian dan pangan, harus dihidupkan lagi.
"Ketika Presiden Bung Karno meresmikan Kampus Fakultas Pertanian UI 1952, beliau menyatakan dalam naskahnya, pangan adalah soal hidup atau mati. Ini sangat betul. Ketika kita melupakan pangan, selesai sudah," ujar Andreas.
Andreas menilai saat ini sangat bisa mendebat jika Pemerintah Indonesia mengklaim bisa mengalahkan produktivitas pangan negara tetangga. Dan orang bisa mendebat jika Indonesia menyebut diri sebagai lumbung pangan dunia.
Sebab faktanya Andreas mengatakan saat ini hanya dalam 10 tahun dari 2013 sampai 2023, nilai impor Indonesia di sektor pangan melonjak hampir dua kali lipat.
"Terlepas setuju atau tidak, progam makan siang gratis ini akan dilakukan. Tapi harus disiapkan bagaimana mitigasi risiko program ini sehingga sehingga tidak menjadi bencana," ujar Prof Andreas.
Andreas mengingatkan sekiranya susu menjadi salah satu item program makan siang gratis, maka akan dipastikan hal ini meningkatkan impor susu. Sebab kondisi di Tanah Air tidak cukup sapi perah dan pemeliharaan sapi perahnya.
"Sehingga impor susu pun bisa melonjak lima kali lipat," ujar Andreas.
Oleh karena itu, Andreas menilai Pemerintahan Prabowo-Gibran harus mengemas sebuah program diversifikasi pangan. Kalau tidak, maka dikhawatirkan impor beras akan melonjak tinggi.
Hal itu disampaikan Andreas saat menjadi pembicara dalam Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan rangka Rapat Koordinasi Bidang Nasional (Rakorbidnas) Pangan dan Pertanian PDI Perjuangan (PDIP). Acara dilakukan di Kantor DPP PDIP, di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Kamis (15/8/2024). Seminar itu bertema “Kedaulatan Pangan di Indonesia (Beras, Kedelai dan Jagung).
Ikuti Whatsapp Channel Republika