REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menyinggung demokrasi berwacana dalam pidato sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jumat (16/8/2024). Menurut dia, demokrasi wacana merupakan bagian dari demokrasi deliberatif yang kini berkembang di Indonesia.

"Dalam praktik berdemokrasi di Indonesia, saat ini berkembang juga demokrasi deliberatif yaitu demokrasi berwacana," kata dia dalam pidato di sidang tahunan MPR, Jumat.

Menurut dia, media sosial menjadi salah satu kekuatan utama dalam demokrasi wacana. Melalui media sosial, setiap orang dapat membangun opini dan persepsi.

Ia menyebutkan, melalui media sosial, dapat diciptakan berbagai persepsi yang mengangkat citra seseorang, bahkan merendahkan seseorang. Melalui media sosial, orang baik dapat dipersepsikan menjadi orang jahat.

"Begitu juga sebaliknya orang yang jahat dipersepsikan menjadi orang yang baik, orang yang salah menjadi orang yang benar, orang yang benar menjadi orang yang salah," kata dia.

Puan mengatakan, demokrasi wacana bukanlah kebebasan tak terbatas. Ia menjelaskan, batas dari hak setiap warga negara di dalam negara demokratis adalah menjamin hak warga negara yang lain sama pentingnya.

"Hak warga negara dibatasi oleh hak warga negara yang lainnya," kata Puan.

Karena itu, menurut dia, negara berperan untuk menjamin hak berdemokrasi yang sama bagi semua warga negara. Ia menegaskan, negara memiliki peran untuk menjamin dan melindungi harkat dan martabat setiap warga negara.