REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo tak banyak menyinggung pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD 2024. Satu-satunya momen Jokowi menyebut kata IKN adalah ketika memberikan apresiasi kepada DPR.
"DPR RI, yang telah menjalankan fungsi legislasi, menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan, merumuskan RAPBN 2025 untuk suksesi transisi pemerintahan, menyelesaikan banyak undang-undang strategis, seperti UU Ibu Kota Negara, UU Daerah Khusus Jakarta, UU Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Aparatur Sipil Negara, dan UU Kesejahteraan Ibu dan Anak," ujar Jokowi pada Jumat (16/8/2024).
Sementara itu, Jokowi menyampaikan Indonesia berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi dalam 10 tahun terakhir. Indonesia juga mampu pulih lebih cepat dalam perekonomian di tengah kondisi ketidakpastian global saat ini.
"Patut kita syukuri, Alhamdulillah, Indonesia merupakan satu dari sedikit negara yang mampu pulih lebih cepat, bahkan terus bertumbuh," ujar Jokowi.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat faktor pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia atau Produk Domestik Bruto (PDB) yang sebesar 5,11 persen secara tahunan (yoy) pada kuartal I 2024. Pertumbuhan ekonomi ini didorong oleh konsumsi rumah tangga yang meningkat sebesar 2,62 persen yoy.
"Pertumbuhan ekonomi Indonesia terjaga di atas 5 persen, walau banyak negara tidak tumbuh, bahkan melambat," tegas Jokowi.
Bahkan, wilayah Indonesia Timur seperti Papua dan Maluku juga mampu tumbuh di atas 6 persen dan Maluku Utara mampu tumbuh di atas 20 persen. Inflasi pun terkendali di kisaran 2-3 persen saat banyak negara mengalami kenaikan yang luar biasa, bahkan ada yang mencapai lebih dari 200 persen.
"Angka kemiskinan ekstrem juga mampu kita turunkan dari sebelumnya 6,1 persen menjadi 0,8 persen di tahun 2024. Angka stunting mampu kita kurangi dari sebelumnya 37,2 persen menjadi 21,5 persen di tahun 2023," rinci Jokowi.
Tingkat pengangguran juga mampu ditekan dari sebelumnya 5,7 persen menjadi 4,8 persen di tahun 2024. Upaya perlindungan bagi masyarakat ekonomi bawah juga telah memberi manfaat luas bagi masyarakat.
Hal ini terlihat dari Rp361 triliun anggaran Kartu Indonesia Sehat selama 10 tahun yang telah digunakan untuk membiayai layanan kesehatan lebih dari 92 juta peserta JKN per tahun, mulai dari usia dini sampai lansia yang tersebar di seluruh Indonesia.
Kemudian, dari Rp113 triliun anggaran Kartu Indonesia Pintar selama 10 tahun telah digunakan untuk pendidikan lebih dari 20 juta siswa per tahun, mulai SD sampai SMA/ SMK di seluruh Indonesia. Sebanyak Rp225 triliun anggaran Program Keluarga Harapan selama 10 tahun juga telah dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi sekitar 10 juta keluarga kurang mampu per tahun. Sebesar Rp60,3 triliun anggaran untuk Pra Kerja selama 5 tahun telah dimanfaatkan untuk menambah keahlian 18,8 juta pekerja yang tersebar di seluruh Indonesia.
"Ini adalah pembangunan yang kita cita-citakan bersama. Pembangunan yang menyentuh semua lapisan masyarakat. Pembangunan yang memberi dampak bagi masyarakat luas. Pembangunan yang membuka peluang untuk tumbuh bersama," tutur Jokowi.
