REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Beberapa negara membuat kebijakan baru yang menentukan masa depan pekerjaan. Misalnya, Arab Saudi yang memiliki rencana untuk membangun kota-kota baru yang berkonsekuensi membuka banyaknya peluang kerja di sektor rumah sakit dan pelayanan.
Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) dan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) pun merespons hal itu dengan mengadakan diskusi panel bertema 'Sinergi Strategis antara Atnaker dan P3MI-Apjati: Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Tenaga Kerja Indonesia di Pasar Global di Jakarta, Kamis (15/8/2024).
Direktur Bina P2PMI Kemenaker, Rendra Setiawan menyampaikan, pada dasarnya, pemerintah selalu tegas melindungi para pekerja migran Indonesia (PMI) dengan tetap menghormati hukum yang ada di negara penempatan. Menurut dia, pemerintah selalu memfasilitasi dan menjamin perlindungan kepada setiap warga negara yang ingin bekerja di luar negeri.
"Untuk itu, pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta sebagai agency dan mitra kami Apjati untuk menyiapkan calon-calon tenaga kerja terbaik dengan memberi pelatihan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia di pasar global," kata Rendra di hadapan 12 atase tenaga kerja (atnaker) negara penempatan di Asia-Pasifik dan Timur Tengah.
Ketua Umum Apjati, Ayub Basalamah menyampaikan, banyak permasalahan yang dihadapi oleh PMI. Dia pun percaya, melalui sinergi yang kuat antara pemerintah dan P3MI, pemangku kepentingan dapat meningkatkan kualitas dan kesejahteraan PMI di luar negeri. "Acara ini merupakan bukti nyata komitmen kita bersama dalam mewujudkan tujuan ini," ucap Ayub.
Salah satu P3MI yang menjadi tuan rumah acara diskusi panel, Binawan Group melalui CEO Said Saleh Alwaini menjelaskan, Indonesia saat ini sedang berada di fase bonus demografi. Guna memaksimalkan bonus tersebut, salah satu arah kebijakan yang diharapkan dari pemerintah adalah pendanaan. "Ini dalam rangka memperkuat daya saing tenaga kerja Indonesia dalam memasuki pasar kerja global," kata Said.