REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyentil mengenai kedaulatan hukum yang kini malah jadi alat untuk mengintimidasi. Mega merasa tindakan tersebut tergolong upaya pembelokkan sejarah dengan kekuasaan.

"Topangan kemerdekaan yang diletakkan pada kedaulatan rakyat mencoba diganti dengan kedaulatan kekuasaan, hukum digeser maknanya dari keadilan yang hakiki menjadi alat intimidasi," kata Megawati ketika membaca pidato dalam peringatan HUT ke-79 RI di DPP PDIP, Jakarta Selatan, Sabtu (17/8/2024).

Megawati mengingatkan hukum tak boleh dijadikan alat guna menyerang satu sama lain. Megawati menyatakan keadilan dan konstitusi di Indonesia wajib ditegakkan tanpa pandang bulu.

"Konstitusi yang harusnya menjadi landasan pokok bagi pemimpin dan seluruh rakyat Indonesia untuk dijalankan dengan selurus-lurusnya, ternyata bisa seenaknya dibelokkan arahnya. Produk hukum pun penuh legalitas prosedural tanpa falsafah hukum dan kegunaannya bagi kepentingan rakyat," ujar Megawati.