REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PDIP mengaku tak masalah jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendepak sejumlah kadernya dari posisi menteri. Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyampaikan, mengakhiri masa tugas lebih awal dari jabatan di kabinet, lebih baik sebagai langkah 'merehabilitasi' diri secara mandiri di luar pemerintahan.
"Ya nggak masalah, tinggal beberapa hari lagi. Malah itu bisa siap-siap bersih-bersih lebih awal," kata Hasto saat ditemui di Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusar, Ahad (18/8/2024).
Presiden Jokowi dikabarkan akan kembali melakukan reshuffle pada masa akhir kepemimpinnya. Spekulasi yang mencuat, Jokowi akan mendepak menteri yang merupakan kader dan terafiliasi dengan PDIP.
Di antaranya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly serta Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif. Jokowi dikabarkan akan memasukkan sejumlah nama baru sebagai menteri yang merupakan tim pemenangan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
Hal itu sebagai imbas pecah kongsi antara Jokowi dan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri. PDIP adalah faksi politik utama dalam barisan pendukung Jokowi sejak 2014.
Tetapi, menjelang Pilpres 2024, hubungan antara Jokowi dan PDIP merenggang. Hal itu setelah Jokowi berada di pihak Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Adapun Megawati menugaskan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD untuk maju pada Pilpres 2024.
Ikuti Whatsapp Channel Republika