REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai bisa menjadi momentum untuk merevitalisasi gerakakn koperasi. Ratusan ribu ASN bisa didorong membentuk koperasi ASN.
Dimulai dari bisnis pengembangan perumahan untuk anggotanya, koperasi ASN bisa melebarkan bisnis ke kuliner dan jasa-jasa lainnya untuk menggerakkan ekonomi IKN. Wakil Ketua Komite Tetap (Wakomtap) Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) KADIN Indonesia Ikhwan Primanda mengatakan, masyarakat IKN dalam 30 tahun ke depan masih akan didominasi ASN. Tanpa pemberdayaan ekonomi ASN, ucap Primanda, IKN tidak akan menjadi kota yang hidup dan merdeka.
"Agar jiwa IKN Nusantara bisa tetap merdeka dan peradabannya tumbuh dengan baik seperti kota Wina di Austria ataupun Munchen di Jerman, maka kebijakan kota harus berpihak pada kelas menengah yang berpendidikan, produktif, dan adil," ujar Primanda dalam keterangan tertulis di Jakarta, Ahad (18/8/2024).
Primanda mendorong kebijakan di IKN tidak terlalu berpihak kepada penguasaan aset atau akses ekonomi oleh elite.Primanda mengatakan konsep hunian smart-vertical-living yang diusung saat ini sangat mahal untuk kemampuan ekonomi ASN dan juga pemerintah.
Primanda mencontohkan pembangunan 47 tower hunian oleh Kementerian PUPR menghabiskan biaya sebesar Rp 9,3 triliun untuk membangun 2.820 unit hunian atau setara Rp 3,3 miliar per unit seluas 98 m2, atau Rp 1,1 miliar per kamar. Jika ASN yang pindah sekitar 118.513 orang, biaya pembangunan hunian yang smart-vertical-living itu akan menghabiskan dana Rp 150 triliun hingga Rp 390 triliun. "Kota Sejong di Korea Selatan bisa menjadi gambaran implementasi dari konsep smart-vertical-living," sambung Primanda.
Primanda menyampaikan Kota Sejong mulai dibangun pada 2011 dan saat ini sudah beroperasi dengan 350 ribu penghuni tinggal dalam 200 ribu unit apartemen. Hingga akhir 2023, biaya pembangunan Sejong sudah mencapai 130 miliar dolar AS atau setara Rp 2.041 triliun.
"Dengan sumber pendanaan dari APBN Rp 16 triliun-Rp 29 triliun per tahun untuk biaya pembangunan dan operasional IKN, maka diperkirakan IKN Nusantara perlu waktu 100 tahun untuk menjadi seperti Sejong versi 2023," ucap Primanda.
Menurut Primanda, keterlibatan koperasi untuk membangun hunian IKN bisa mempercepat perpindahan fungsi pusat pemerintahan ke IKN. Langkah pertama adalah memindahkan 118.513 ASN ke hunian modular yang bisa dibangun dengan cepat.
Primanda menyampaikan setiap satu hunian modular untuk 80-250 ASN juga bisa dibangun di tengah lahan 6-20 hektare. Dalam enam bulan BUMN karya bisa menyelesaikan hunian untuk 10 ribu ASN sehingga mampu memindahkan 14 ribu ASN pada 2024.
"Langkah kedua, ASN ditawari kavling hak milik 500 m2 untuk membangun sendiri perumahan bekerja sama dengan koperasi pilihannya," lanjutnya.
Pemerintah, lanjut Primanda, cukup memfasilitasi pembangunan jalan, selokan, jaringan listrik, jaringan air bersih saja dengan anggaran sekitar Rp 2,4 triliun untuk 10 ribu kavling. Tahun-tahun berikutnya jumlah ASN yang dipindahkan bisa mengikuti kecepatan pembangunan gedung perkantoran oleh Kementerian PUPR. "Dengan menggunakan konsep koperasi hunian ASN, anggaran Rp 16 triliun per tahun cukup untuk mempercepat perpindahan 118.513 ASN menjadi 12 tahun," ucap Primanda.
Selain itu, lanjut Primanda, konsep koperasi hunian ASN IKN ini juga menguntungkan investor superblock dan fasilitas swasta lainnya di IKN karena akan mempercepat pertambahan konsumen yang mencapai 118.513 KK atau 300 ribu orang. "Jadi solusinya, pembangunan IKN harus dilandasi semangat Pancasila. Perwujudan semangat Pancasila tersebut adalah Koperasi ASN Nusantara," ucap Primanda.
Primanda menyebut Koperasi ASN Nusantara ini diawali oleh ASN, tetapi nantinya warga non-ASN juga bisa bergabung asalkan memiliki komitmen dan produktivitas yang sama untuk bekerja membangun IKN Nusantara. Aktivitas ekonomi Koperasi IKN bisa dimulai dari pengembangan hunian dan nantinya bisa meluas ke jasa-jasa lainnya seperti perdagangan, kuliner, akomodasi, dan transportasi.
"Agar koperasi terus tumbuh, setiap kali pemerintah menerbitkan izin usaha kepada investor besar, pemerintah juga harus memberikan konsesi atau izin serupa dan fasilitas permodalan kepada koperasi. Model pembangunan koperasi berdampingan dengan korporasi swasta ini akan menjadikan perekonomian IKN Nusantara tumbuh merdeka," kata Primanda.
Ikuti Whatsapp Channel Republika