REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kembali mengultimatum pihak-pihak yang mengeklaim atas hak kepemilikan partai tersebut. Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menegaskan, partai yang dipimpinnya itu bukanlah milik segelintir atau sekelompok orang maupun golongan tertentu.
Menurut dia, PKB adalah partai milik bangsa dan seluruh rakyat Indonesia. Dia juga menegaskan, tidak pernah merasa PKB sebagai miliknya pribadi.
"Partai ini milik seluruh anak negeri di Indonesia. Partai ini bukan milik Muhaimin, bukan milik PBNU, bukan milik sekelompok orang. Tetapi, milik seluruh rakyat Indonesia," kata Cak Imin saat gelaran penyerahan dukungan resmi pencalonan kepala daerah usungan PKB dalam Pilkada 2024 di Jakarta, Ahad (18/8/2024).
Cak Imin menyebut, ia adalah sebagai salah satu pendiri PKB. Dia pun turut ambil bagian melahirkan dan membesarkan PKB hingga kini. Meski begitu, ia memastikan, tak bisa untuk mengkooptasi, apalagi mengeklaim diri sebagai pemilik partai. Karena itu, ia bangga PKB terus membesar.
"Jika partai terpersonifikasi, atau partai terkotak dalam satu kelembagaan, pasti partai itu akan semakin mengecil. Karena PKB, adalah milik seluruh rakyat Indonesia, dan PKB melayani seluruh rakyat Indonesia. Melayani seluruh kepentingan bangsa, dan melayani seluruh masyarakat tanpa memandang golongan-golongan, dan kelompok-kelompok tertentu," ujar Cak Imin.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu mengakui, PKB sejak awal berdiri tidak lepas dari kontribusi dan peran para ulama dan kiai. Khususnya dari kalangan Nahdhatul Ulama (NU). Namun, Cak Imin menegaskan, partisipasi para alim dan masyayikh NU itu bukan untuk menjadikan PKB sebagai partai golongan tertentu.
Pun tak menjadikan PKB sebagai partai yang menginduk, apalagi berada di bawah kelembagaan PBNU. PKB, kata Cak Imin, adalah organisasi politik yang menjadi wadah bagi semua masyarakat, termasuk warga juga para alim-ulama NU, untuk berkiprah dalam jalur siyasah kepemimpinan nasional.
"Kelahiran partai ini, dimotori oleh para alim ulama, yang memang untuk berkiprah dalam mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur, sejahtera. Bahwa para ulama Nahdhatul Ulama menjadikan PKB sebagai sarana perjuangan untuk mewujudkan keadilan, kemakmuran, kesejahteraan seluruh masyarakat. Maka lahirlah PKB dari pemikiran para ulama, untuk rakyat Indonesia," ucap Cak Imin.
Dia pun mengingatkan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tak berhak mengeklaim maupun mengaku-aku sebagai pemilik PKB. Apalagi, sampai merasa memiliki otoritas untuk bisa mengevaluasi pengurus, dan bahkan mengintervensi PKB.
"PBNU dan PKB ini, dua organisasi yang berbeda. Tidak ada hubungan organisatoris," kata Muhaimin. PKB dan PBNU belakangan mengalami ketegangan politik.
PBNU versus PKB...
Ikuti Whatsapp Channel Republika