REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memastikan akan menjadi bagian di dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang akan dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang.
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan, PKB punya kedekatan dengan Ketua Umum Partai Gerindra tersebut. Sudah banyak, kata ia, kesepakatan dengan Prabowo, untuk memastikan PKB ambil bagian dalam pemerintahan 2024-2029.
Meurut Muhaimin, meskipun ia adalah rival politik Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2024 lalu, namun hal tersebut, tak menghambat keduanya untuk bekerjasama di dalam pemerintahan mendatang.
“PKB punya kewajiban moral menyukseskan Pak Prabowo. Dan menjadi bagian dari koalisi Pak Prabowo,” kata Muhaimin di Jakarta, Ahad (18/8/2024).
“PKB, sudah melakukan banyak pembicaraan intensif, sejak keputusan MK, dan KPU hasil pilpres. Dan Pak Prabowo juga pernah datang ke kantor PKB. Dan kita bersepakat akan memantapkan perjalanan koalisi di pemerintahan Pak Prabowo yang akan datang.”
Kesepakatan bergabung dengan pemerintahan Prabowo mendatang, pun kata Muhaimin sudah disepakati melalui musyawarah kerja nasional (mukernas) PKB 2024 lalu. Dari mukernas tersebut, PKB akan membantu program-program pemerintahan Prabowo mendatang. Termasuk menjadi salah-satu faksi politik di pemerintahan mendatang, yang akan menargetkan keberhasilan program-progam Prabowo selama menjadi presiden.
Termasuk kata Muhaimin dalam memastikan realisasi program makanan bergizi gratis yang diusung Prabowo selama kampanye lalu. “Karena PKB sudah memantapkan diri berkoalisi dengan Gerindra, dan Pak Prabowo, tentu secara moral, kita akan mendukung semua program-program Pak Prabowo. Termasuk program makan siang gratis, yang tentunya kita akan membantu agar program ini disiapkan dengan sebaik-baiknya,” ujar Muhaimin.
PKB, sebetulnya mitra koalisi Partai Gerindra sejak 2022. Kedua partai tersebut mengikat kontrak politik untuk Pilpres 2024 dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). Koalisi tersebut, sepakat menentukan capres dan cawapres dalam Pilpres 2024.
Namun pada 2023, kaolisi tersebut retak setelah sejumlah partai-partai lain turut bergabung. KKIR bubar, setelah Partai Golkar, dan Partai Amanat Nasional (PAN) mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai capres, dan membentuk Koalisi Indonesia Maju (KIM). Pada akhirnya, KIM menjadi koalisi besar pencapresan Prabowo.