REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Ernesto Maraden Sitorus merespons perombakan kabinet Presiden Jokowi yang dilakukan jelang akhir kepemimpinannya pada 20 Oktober 2024. Fernando memandang reshuffle itu membuktikan putusnya hubungan Jokowi dengan PDIP. 

Jabatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) kini resmi diemban politikus Gerindra Supratman Andi Agtas setelah politikus Yasonna Hamonangan Laoly kena reshuffle. 

"Paling tidak Jokowi ingin menyampaikan pesan kepada PDI Perjuangan dan Megawati bahwa ia akan melakukan tindakan terhadap pihak yang berlawanan dengannya," kata Fernando kepada Republika, Senin (19/8/2024). 

Fernando menyoroti tindakan Yasonna yang menyetujui perpanjangan kepengurusan PDIP malah membuat 'jengkel' Jokowi. Diduga hal itulah yang membuat Yasonna kehilangan jabatannya di pemerintahan. 

"Apalagi seperti Menkumham Yasonna Laoly sudah membantu memperpanjang SK Kepengurusan DPP PDI Perjuangan," ujar Fernando. 

Fernando juga menyebut melalui reshuffle kali ini Jokowi seolah ingin memuluskan transisi dari pemerintahannya kepada Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto.  

"Sangat jelas ingin menunjukkan sikapnya terhadap PDI Perjuangan dan Megawati. Apalagi belakangan Megawati dan Sekjen PDI Perjuangan Hasto menyinggung tentang adanya keinginan Jokowi menjadi Ketua Umum partai berlambang banteng tersebut," ujar Fernando. 

Lewat reshuffle ini, maka kursi PDIP di kabinet berkurang karena hanya tersisa 4 kader banteng yang duduk di puncak tertinggi kementerian yaitu Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas, Menteri PPPA Bintang Puspayoga.

Ucapan terima kasih