REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPP PDIP mengendus masalah besar yang sedang terjadi di balik keputusan reshuffle kabinet atas Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly dan Menteri ESDM Arifin Tasrif. Padahal pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin tak sampai dua bulan lagi tersisa. 

"PDIP tak bisa menolak atau menyetujui keputusan presiden itu karena hak reshuffle kabinet adalah hak prerogatif seorang presiden. Namun, dari sisi penilaian terhadap sebuah kebijakan, PDIP melihat sesuatu yang sangat mengkhawatirkan," kata Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat dalam konferensi pers di kantor PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2024).

Djarot menyoroti ketidakhadiran Presiden Terpilih Prabowo Subianto saat pelantikan menteri baru yang dilakukan Presiden Jokowi. Menurut Djarot, bagi PDIP, etika pemerintahan yang benar adalah seorang presiden tidak mengambil keputusan strategis di akhir masa jabatan.

"Demi tak mewariskan beban masalah untuk pemerintahan berikutnya. Itu terjadi di era Pemerintahan Gus Dur, Megawati, lalu pemerintahan SBY," ujar mantan gubernur DKI Jakarta tersebut. 

Atas dasar itu, Djarot mempertanyakan apakah reshuffle kabinet itu juga hasil komunikasi Jokowi dengan Prabowo atau tidak. "Karena kita lihat tadi Pak Prabowo tidak menghadiri acara pelantikan dan pengambilan sumpah ya, reshuffle tadi pagi saya melihat beliau tidak hadir," ujar Djarot.

Mewakili PDIP, Djarot melihat reshuffle terakhir bertujuan untuk kepentingan pribadi. "Kami anggap bahwa ini merupakan suatu peristiwa politik dan menjadi even atau kesempatan dari Pak Jokowi untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya, kekuatannya dalam rangka mengontrol atau mendesakkan orang-orangnya pada pemerintahan yang akan datang itu," ujar Djarot.

Sementara itu, Ketua DPP PDIP Rokhmin Dahuri juga menyatakan wajar jika publik menganggap ada 'udang di balik batu' dalam keputusan reshuffle kabinet. Dia mengingatkan segala kebijakan negara yang berbasis kepentingan pribadi seseorang, akan menghasilkan hal tak baik bagi bangsa maupun negara.

"Jadi sekali lagi kalau segala macem untuk kepentingan pribadi keluarga itu tidak baik untuk bangsa dan implikasinya akan sangat membebani presiden terpilih berikutnya,” kata Rokhmin.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan perombakan kabinet atau reshuffle pada hari ini. Tiga menteri, yakni Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Menteri Investasi-Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) diganti. Presiden Jokowi juga akan melantik Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) serta kepala badan.

Menkumham Yasonna Laoly diganti oleh Supratman Andi Agtas. Menteri ESDM Arifin Tasrif digantikan oleh Bahlil Lahadalia. Sedangkan posisi Menteri Investasi-BPKM yang sebelumnya dijabat Bahlil digantikan oleh Rosan Perkasa Roeslani. Adapun Prabowo tidak hadir karena melakukan kunjungan kerja ke Australia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika