REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen pada RAPBN 2025. Legislator dari Partai Nasdem menilai asumsi dasar makro dalam RAPBN 2025 tersebut realistis.
Dengan pandangan bahwa anggaran tahun depan realistis, sehingga diharapkan anggaran tahun pertama kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto nantinya dapat menjadi fondasi yang kuat dalam menjamin keberlanjutan pembangunan pada tahun-tahun ke depan.
“APBN 2025 dituntut untuk menyiapkan ruang fiskal yang optimal sehingga pada tahun pertama, pemerintahan baru dapat langsung melaksanakan program-program prioritasnya,” kata Politisi Fraksi Partai Nasdem Fauzi Amro dalam penyampaian pandangan umum Fraksi Partai Nasdem atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya di Kompleks Senayan, dikutip dalam keterangan tertulis, Selasa (20/8/2024).
Fauzi juga mengatakan bahwa target inflasi 2,5 persen pun dianggap cukup realistis dan relevan meskipun tantangannya tidak mudah. Adapun target rata-rata nilai tukar rupiah Rp 16.100 per dolar AS juga dinilai cukup memadai.
Selain itu, Fraksi Partai Nasdem memandang target suku bunga SBN 10 tahun sebesar 7,1 persen pun beralasan. Penetapan asumsi harga minyak mentah Indonesia 82 dolar AS per barel juga dinilai realistis.
“Target tingkat pengangguran terbuka pada kisaran 4,5 persen - 5,0 persen sudah tepat. Fraksi Partai Nasdem mengapresiasi optimisme pemerintah dalam menargetkan angka kemiskinan pada rentang 7—8 persen,” tuturnya.
Diketahui, target pendapatan negara dalam RAPBN 2025 sebesar Rp 1.996,9 triliun, terdiri dari penerimaan perpajakan Rp2.490,9 triliun dan PNBP sebesar Rp 505,04 triliun.
Adapun belanja negara yang dialokasikan sebesar Rp 3.613,1 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.693,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 919,9 triliun.
Fraksi NasDem menilai anggaran pendapatan dan belanja tersebut cukup proporsional. Angka defisit RAPBN 2025 sebesar Rp 616,2 triliun atau 2,53 peren terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga cukup beralasan.
Mengenai anggaran pendidikan sebesar Rp 711,6 triliun, Fauzi menyampaikan, Fraksi Partai Nasdem meminta pemerintah untuk mengalokasikan anggaran yang memadai untuk perbaikan sarana sanitasi sekolah di seluruh Indonesia.
Adapun, terkait anggaran infrastruktur sebesar Rp 400,3 triliun, Nasdem meminta pemerintah untuk memperbaiki perencanaan pembangunan infrastruktur terutama dalam upaya menurunkan biaya logistik di Indonesia.
