REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengaku siap mendukung program Presiden-Wapres terpilih 2025-2029 Prabowo-Gibran untuk membangun 3 juta rumah di setiap tahunnya. Program itu disebut menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Terkait dengan program tiga juta rumah, BP Tapera siap mendukung apapun Keputusan yang akan dilaksanakan oleh Presiden terpilih nanti. Kami akan menjaga terus penyaluran perumahan bagi masyarakat dan selalu siap menerima penugasan dari pemerintah yang akan datang," kata Deputi Komisioner Bidang Pemupukan Dana Tapera, Doddy Bursman dalam keterangan pers, dikutip Rabu (21/8/2024).
Doddy menyampaikan, pemerintah selalu berupaya untuk mewujudkan rumah yang layak bagi masyarakat sebagai langkah untuk mengurangi backlog perumahan.
Data Susenas 2023 menunjukkan, backlog kepemilikan rumah secara nasional mencapai sebanyak 9,9 juta rumah tangga, dan backlog Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada periode yang sama mencapai hingga 26,9 juta rumah tangga. Backlog tersebut tersebar di 98 wilayah perkotaan dan 416 wilayah pedesaan (pesisir dan non-pesisir).
Untuk mengatasi masalah backlog perumahan tersebut, BP Tapera mengaku tidak bisa bekerja sendiri agar MBR dapat menempati rumah layak dan terjangkau. Dibutuhkan kerja sama yang kuat dari seluruh stakeholders terkait pada ekosistem perumahan.
"Pemerintah hadir melalui dukungan APBN, di mana BP Tapera berfungsi sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP) yang mengelola dana FLPP dan juga sebagai demand aggregator untuk penyediaan data MBR. Disisi lain dibutuhkan juga dukungan dari perbankan untuk menyalurkan pembiayaan, dan pengembang untuk penyediaan supply rumah, serta stakeholders terkait lainnya," ujar Doddy.
Dia menuturkan, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam mengatasi kebutuhan perumahan, di antaranya kendala pada sisi perencanaan berupa keterbatasan lahan. Kondisi keterbatasan lahan membuat harga semakin tinggi, khususnya di daerah perkotaan serta lokasi perumahan yang jauh dari area aktivitas kegiatan sehingga menambah waktu tempuh.
Sedangkan tantangan dari sisi konstruksi, diantaranya harga bahan bangunan yang tinggi disebabkan oleh kurangnya produksi masal dan masih terbatasnya ketersediaan rumah layak huni yang berwawasan lingkungan untuk mendukung inisiatif hijau.
Menurut Doddy, strategi yang dibutuhkan dalam mendukung program pembiayaan perumahan bagi MBR adalah perluasan pengembangan pembiayaan perumahan, mengurangi beban fiskal pemerintah, serta mengurangi mismatch maturity dengan menyediakan dana murah jangka panjang.
Doddy menyampaikan, ke depan BP Tapera akan terus melakukan perluasan sumber dana sesuai ketentuan peraturan perundangan. Sumber dana tersebut, selain berasal dari dana peserta dan dana pemerintah melalui alokasi APBN, juga dengan optimalisasi sumber dana lain sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
BP Tapera, lanjutnya, hadir untuk meningkatkan ketersediaan dana dan prioritisasi penyaluran sehingga mencukupi dan lebih tepat sasaran, penyediaan pendanaan untuk pembiayaan perumahan yang terjangkau sesuai dengan kemampuan, serta meningkatkan bankability peserta informal melalui mekanisme tabungan beserta profiling demand dan risk nya.
Pengelolaan dana jangka panjang berbasis tabungan diharapkan dapat menggantikan peran APBN serta mengatasi masalah funding mismatch pembiayaan perumahan.
Data per 15 Agustus 2024, BP Tapera telah menyalurkan pembiayaan perumahan melalui FLPP sebanyak 111.784 unit rumah senilai Rp13,62 triliun yang tersebar di 33 provinsi, 387 kabupaten/kota, disalurkan oleh 37 bank penyalur dan dibangun oleh 6.579 pengembang di 9.713 perumahan.
Sedangkan untuk pembiayaan Tapera telah menyalurkan sebanyak 3.512 unit rumah senilai Rp 583,55 miliar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika