Aksi massa mengawal putusan Mahkamah Konstitusi dan menolak memberikan jalan pada praktik dinasti politik Joko Widodo.
Rep: Yogi Ardhi/ Red: Partner
Foto: network /Yogi Ardhi
.
Seorang massa berorasi mendukung putusan MK berlangsung di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Bandung Kamis (22/8/2024). Mereka menolak upaya revisi UU Pemilu yang dianggap akan melanggengkan praktik dinasti politik. (Foto: Yogi Ardhi /Republika Network) (Kamera : Huawei P30 Pro)
BANDUNG - - Aksi massa mengawal putusan Mahkamah Konstitusi dan menolak praktik s dinasti politik menyusul upaya pengesahan Revisi UU Pemilihan Kepala Daerah ole DPR RI di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Kamis (22/8/2024).
Massa berkumpul sejak pagi menjelang siang. Mereka berorasi dan membakar berbagai benda di badan Jl Diponegoro, Bandung. Menjelang sore kondisi semakin memanas, aksi lempar batu dan membakar berbagai benda dilakukan di depan gerbang DPRD Jawa Barat.
Hingga sore tiba konsentrasi massa terus bertambah dan terus berusaha mendobrak pintu masuk Gedung DPRD Jawa Barat. Mereka melempar ke arah gedung mulai dari batu, pecahan paving blok, hingga dinding waterbarrier. Aksi terus bereskalasi hingga menjelang petang.
Seorang massa berorasi mendukung putusan MK berlangsung di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Bandung Kamis (22/8/2024). Mereka menolak upaya revisi UU Pemilu yang dianggap akan melanggengkan praktik dinasti politik. (Foto: Yogi Ardhi /Republika Network) (Kamera : Huawei P30 Pro)Seorang massa berorasi mendukung putusan MK berlangsung di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Bandung Kamis (22/8/2024). Mereka menolak upaya revisi UU Pemilu yang dianggap akan melanggengkan praktik dinasti politik. (Foto: Yogi Ardhi /Republika Network) (Kamera : Lumix GX-8, 7Artisan 50mm f/0,95)Seorang massa berorasi mendukung putusan MK berlangsung di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Bandung Kamis (22/8/2024). Mereka menolak upaya revisi UU Pemilu yang dianggap akan melanggengkan praktik dinasti politik. (Foto: Yogi Ardhi /Republika Network) (Kamera : Huawei P30 Pro)Demo massa berusaha melemparkan rangka baliho di sela aksi mendukung putusan MK berlangsung di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Bandung Kamis (22/8/2024). Mereka menolak upaya revisi UU Pemilu oleh DPR RI yang dianggap akan melanggengkan praktik dinasti politik. (Foto: Yogi Ardhi /Republika Network) (Kamera : Huawei P30 Pro)Demo massa melempar batu ke arah Gedung DPRD Jawa Barat, Bandung Kamis (22/8/2024). Mereka menolak upaya revisi UU Pemilu yang dianggap akan melanggengkan praktik dinasti politik. (Foto: Yogi Ardhi /Republika Network) (Kamera : Huawei P30 Pro)Bangkai tikus tergantung di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Bandung Kamis (22/8/2024). Mereka merangsek berusaha membongkar pintu gerbang kantor DPRD Jabar. Hingga berita ini diturunkan Upaya ini masih berlangsung. (Foto: Yogi Ardhi /Republika Network) (Kamera : Huawei P30 Pro)Demo massa membakar waterbarrier batu ke arah Gedung DPRD Jawa Barat, Bandung Kamis (22/8/2024). Mereka menolak upaya revisi UU Pemilu yang dianggap akan melanggengkan praktik dinasti politik. (Foto: Yogi Ardhi /Republika Network) (Kamera : Huawei P30 Pro)Demo massa melempar batu ke arah Gedung DPRD Jawa Barat, Bandung Kamis (22/8/2024). Mereka menolak upaya revisi UU Pemilu yang dianggap akan melanggengkan praktik dinasti politik. (Foto: Yogi Ardhi /Republika Network) (Kamera : Huawei P30 Pro)Demo massa membentangkan bendera merah putih saat berunjukrasa menolak revisi UU Pilkada di Gedung DPRD Jawa Barat, Bandung Kamis (22/8/2024). Mereka menolak upaya revisi UU Pemilu yang dianggap akan melanggengkan praktik dinasti politik. (Foto: Yogi Ardhi /Republika Network) (Kamera : Huawei P30 Pro)Demo massa mengacungkan jari saat berunjukrasa menolak revisi UU Pilkada di Gedung DPRD Jawa Barat, Bandung Kamis (22/8/2024). Mereka menolak upaya revisi UU Pemilu yang dianggap akan melanggengkan praktik dinasti politik. (Foto: Yogi Ardhi /Republika Network) (Kamera : Huawei P30 Pro)Demo massa merusak kamera CCTV saat berunjukrasa menolak revisi UU Pilkada di Gedung DPRD Jawa Barat, Bandung Kamis (22/8/2024). Mereka menolak upaya revisi UU Pemilu yang dianggap akan melanggengkan praktik dinasti politik. (Foto: Yogi Ardhi /Republika Network) (Kamera : Huawei P30 Pro)
