REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) meriliris pemetaan kerawanan pemilihan serentak 2024 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (26/8/2024). Tiga tahapan yang menjadi fokus pemetaan adalah pencalonan, kampanye, dan pungut hitung.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Hadi Tjahjanto mengatakan, pemetaan kerawanan yang dirilis Bawaslu harus menjadi pedoman aparat penegak hukum untuk bertindak. Namun, selain itu, aparat tentara dan kepolisian juga harus terus memantau perkembangan dinamika politik yang terjadi.

"Di lapangan tentunya dinamika itu pasti akan terjadi, sehingga dari kepolisian sudah mengeluarkan indeks kerawanan pemilu yang setiap hari dihitung bagaimana antisipasi, termasuk aparat intelejen," kata dia saat memberikan sambutan, Senin.

Hadi menegaskan, telah menginstruksikan jajaran TNI-Polri untuk mengerahkan aparat intelijen agar terus melakukan pemantauan. Pasalnya, dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, aparat yang bertugas tersebar di seluruh wilayah Indonesia. 

"Saya selalu wangi-wanti kepada aparat intelijen, karena kekuatan kita TNI-polri dibagi habis di seluruh wilayah, sehingga aparat intelijen harus bekerja 24 jam, mengantisipasi jangan sampai ada gangguan. Ibarat kata di daerah, saya kemarin sampaikan, di daerah Malang Selatan, itu mungkin ada daun jatuh saja aparat intelijen, apalagi kepolisian harus tahu, jatuh kenapa, jatuh dipetik, atau pada waktunya," kata dia.

Artinya, menurut dia, aparat intelijen ini harus benar-benar memperhatikan kondisi di lapangan saat tahapan Pilkada 2024 berjalan. Ia tak ingin aparat intelijen membiarkan terjadinya kerawan sekecil apapun.

"Kalau aparat intelijen sudah menguasai seluruh wilayah, maka prediksi, pemetaan yang dikeluarkan Bawaslu, ini bisa diantisipasi dengan baik. Termasuk perkiraan yang dikeluarkan oleh kepolisian," kata dia.