REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Head of Center of Macroeconomics and Finance Indef Rizal Taufikurahman mengatakan realisasi investasi selama pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) belum optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini diperparah dengan tingginya tingkat utang pemerintah.
"Utang pemerintah Jokowi satu dekade naik terus jumlahnya. Bayangkan. sepanjang periode 10 tahun, utang Jokowi hampir Rp 6.000 triliun," ujar Rizal saat diskusi publik Indef bertajuk 'Evaluasi 10 Tahun Jokowi bidang Ekonomi' di Jakarta, Selasa (27/8/2024).
Baca: Pangdam Brawijaya Ingatkan Netralitas TNI Sambut Pilkada 2024
Rizal menyebut, fakta itu mengindikasikan andil utang yang besar dalam menopang program pembangunan infrastruktur Indonesia dalam satu dekade terakhir. Persoalannya, lanjut dia, langkah pemerintah meningkatkan pembangunan infrastruktur dengan utang tak berbanding lurus dalam mengerek perekonomian.
"Kalau dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi yang masih stagnan, pertanyaannya efektivitas dan efisiensi alokasi utang ini justru menjadi catatan penting agar pemerintah ke depan harus betul-betul mau atau bisa kelola utang secara efektif dan produktif," ucap Rizal.
Baca: Bertemu Komandan USSOCOM, Prabowo: AS Teman Dekat Indonesia
Sebagai gambaran, Rizal sampaikan, masifnya pembangunan dan tingkat utang tak sejalan dengan upaya penurunan tingkat kemiskinan. Berdasarkan data, sambung dia, tingkat kemiskinan pada 2014 tercatat sebesar 28 juta orang menjadi 25 juta pada 2024.
Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, menurut Rizal, Jokowi hanya mampu mengurangi tingkat kemiskinan sebesar tiga juta orang. Rizal menilai, torehan itu menjadi bukti bahwa kebijakan ekonomi Jokowi belum membuahkan hasil yang maksimal dalam menurunkan tingkat kemiskinan.
"Artinya kebijakan Jokowi hanya mampu membuat sekitar 300 ribu orang per tahun keluar dari kemiskinan. Dengan utang dan belanja yang besar, kebijakan sosial yang banyak, ini kurang efektif kalau dilihat hasilnya dari pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan, belum lagi soal tenaga kerja dan upah," kata Rizal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika