REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo menekankan majunya Sekretaris Kabinet Pramono Anung dalam Pilkada Serentak 2024 merupakan hak politik yang bersangkutan.
"Ya itu hak politik dari Pak Pramono Anung dan PDIP dan semua pasti sudah ada kalkulasi politiknya, sudah ada hitung-hitungan politiknya, saya kira memutuskan seperti itu bukan sesuatu yang gampang," ujar Presiden di sela dalam kunjungan kerja di Yogyakarta, Rabu, sebagaimana rekaman suara yang diterima di Jakarta.
Presiden mengatakan Pramono selaku Seskab sudah meminta izin kepada dirinya untuk maju di pilkada, pada dua hari lalu, atau sesaat setelah ditunjuk PDI Perjuangan untuk maju.
Soal perlu atau tidaknya Pramono mundur dari posisi Sekretaris Kabinet, Presiden menegaskan bahwa saat ini pendaftaran baru saja dilakukan.