REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Seminar ‘Aglomerasi Bandung Raya: Peluang dan Tantangan’ melahirkan enam rekomendasi untuk para calon kepala daerah 2024, khususnya di Bandung Raya. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Koran Gala di Grand Hotel Preanger, Kota Bandung, Kamis (29/8/2024).
Hadir selaku narasumber, Ketua Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia Ir Bernardus Djonoputro MM, Pakar Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unpad Yogi Suprayogi Sugandi Ph.D, dan Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Jabar Ane Carolina S.Si Eng. Seminar yang didukung Bank BJB ini dipimpin oleh moderator Noe Firman Rahmat, yang merupakan Direktur Utama PT Motekar Atra Media.
Enam rekomendasi itu, yakni revisi Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, agar sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan. Revisi dilakukan karena terjadi disrupsi di semua sektor kehidupan, menguatnya Artificial Intelligence, pengunaan big data, serta interaksi dan pelayanan online.
Kedua, penguatan kelembagaan dan tata kelola organisasi yang lebih flesibilitas, kolaboratif dan transparan. Ketiga, arah perencanaan Aglomerasi Bandung Raya fokus pada sektor jasa dan industri 6.0.
Keempat, penguatan kapabilitas sumber daya manusia. Kelima, transformasi pemerintahan daerah dari dynamic governance ke agile governance. Keenam, peningkatan pemahaman dan keterlibatan seluruh stakeholder Bandung Raya.
Pengamat Kebijakan Publik dari Unpad Yogi Suprayogi Sugandi mengatakan, ada kebingungan dalam tata kelola cekungan Bandung yang tertuang dalam Perpres Nomor 45 Tahun 2018. Kata dia, dalam konteks cekungan Bandung, bukan hanya infrastruktur yang perlu dipikirkan oleh setiap kota dan kabupaten di wilayah Bandung Raya, melainkan juga berbagai macam persoalan yang sangat krusial saat ini.
‘’Cekungan Bandung ini bukan hanya masalah infrastruktur dan sarana prasarananya, tetapi yang paling penting itu adalah rohnya. Rohnya ini ada di titik krusial dan menjadi masalah di Indonesia saat ini,’’ kata Yogi.
Berdasarkan penelusurannya, setidaknya ada delapan isu krusial yang menjdi perhatian di cekungan Bandung. Di antaranya banjir, macet (transportasi), penurunan muka tanah, perubahan iklim, perubahan penduduk, serta lingkungan.
‘’Menariknya, ketika saya cek mengenai tata kelola di Cekungan Bandung, ada kebingungan mana sebetulnya yang menjadi pengendali utamanya,’’ kata Yogi. Oleh karena itu, Yogi mempertanyakan tindak lanjut Perpres Nomor 45 Tahun 2018 kepada pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kota kabupaten.
Sementara Ketua Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia Ir Bernardus Djonoputro MM mengatakan, kompleksitas penyelenggaraan urusan lintas kota/kabupaten merupakan isu utama di semua aglomerasi perkotaan besar. Aglomerasi Bandung Raya meliputi Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang.
‘’Isu lintas kota/kabupaten antara lain penyediaan air bersih, urban transport dan mobilitas, UMK, penyediaan perumahan, dampak climate change, dan banjir,’’ ungkap pria yang akrab disapa Bernie.
Beda dengan Rebana
Ane Carolina dari Bappeda Provinsi Jabar mengatakan, skema pemerintah pusat untuk cekungan Bandung atau Bandung raya ternyata diperuntukan sebagai kota jasa, pariwisata, dan ekonomi kreatif.
Berbeda dengan Rebana (Cirebon–Patimban–Kertajati), pemerintah menjadikan kawasan metropolitan Cirebon tersebut sebagai kawasan investasi dengan teknologi tinggi. ‘’Amanat pusat untuk kawasan Bandung Raya adalah dijadikan kawasan perkotaan, pusat jasa, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Kalau Rebana 'kan sebagai pusat investasi,’’ ungkap Ane.
Salah satu upaya yang sudah dilaksanakan untuk untuk mewujudkan kota jasa dan ekonomi kreatif, pemerintah telah membangun Science Techno Park (STP) di wilayah Gedebage Kota Bandung. Keberadaan STP akan berperan sebagai pusat ekosistem inovasi yang lengkap mulai dari dukungan aktivitas riset inovasi, proses pembuatan prototipe hingga tahap alih teknologi bersama startup, mitra industri, dan investor serta komunitas entrepreneur yang handal.
"Lalu, untuk bidang ekonomi kreatif pemerintah juga sudah membangun pasar kratif di Jalan Pahlawan Kota Bandung. Meskipun saat ini masih jadi pusat kuliner, ke depan pasar kreatif ini juga akan dilengkapi dengan memaerkan hasil ekonomi kreatif warga. Rencannya di bagian belakang, karena lahannya sudah ada," jelasnya.
Dengan upaya yang sudah dilakukan, diharapkan bisa berdampak pada Cekungna Bandung ini sebagai pusat jasa dan ekonomi kreatif. Sehingga banyak wisatawan yang datang ke Bandung ini.
Ditambahkan, dari Aglomerasi Bandung Raya, Kota Bandung dan Kota Cimahi merupakan pusat kotanya. Sementara Kabupaten Bandung, Kab. Bandung Raya, dan Kabupaten Sumedang sebagai daerah penyangganya.
Bekal untuk Kepala Daerah Terpilih
Direktur Utama PT Montekar Artha Media Noe Firman menyampaikan, kegiatan seminar merupakan hasil pemikiran Koran Gala setelah melaksanakan diskusi bersama bakal calon yang akan mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di tahun ini. ‘’Selama ini, persoalan di setiap daerah di aglomerasi Bandung Raya cenderung parsial,’’ ungkap Noe Firman.
Seminar dengan peserta calon-calon kepala daerah yang ada di Cekungan Bandung ini diharapkan bisa menjadi ‘bekal’ saat memimpin nanti. Diakuinya, ternyata permasalahan yang dihadapi daerah di Bandung Raya nyaris sama atau seragam. Di antaranya persoalan sampah, banjir, kemacetan, dan transportasi.
‘’Hal ini didapat saat kami mengundang calon kepala daerah untuk diskusi. Ternyata permasalahan di Bandung Raya rekatif sama,’’ tegasnya. Diharapkan, papar dia, diskusi memberikan jalan keluar terhadap permasalahan Cekungan Bandung.
Ikuti Whatsapp Channel Republika