NEWS -- Sejumlah aktivis dan akademisi mendatangi Mabes Polri, Jakarta, pada Rabu (28/8/2024) untuk mendesak Kapolri Jenderal Pol Sigit Listyo Prabowo bertanggung jawab atas tindakan brutal aparat kepolisian terhadap demonstran di berbagai kota. Forum Aktivis dan Guru Besar itu ditemui oleh Inspektur Jenderal (Irjen) Pol Abdul Karim.

Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyampaikan keprihatinan terkait kekerasan yang menimpa para demonstran. "Itu melanggar hak asasi manusia (HAM)," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Jumat (30/8/2024).

Adapun Romo Benny menekankan pentingnya Polri sebagai alat negara yang tidak diskriminatif. "Polri harus melayani masyarakat tanpa memandang latar belakang," tegas dia.

Tokoh perempuan, Zumrotin, berharap Polri dapat lebih dekat dengan masyarakat agar semakin dicintai.

Tunggal Pawestri, perwakilan mahasiswa yang ditahan, meminta agar rekan-rekannya segera dibebaskan dan barang-barang yang tertinggal dikembalikan.

Aktivis hukum Todung Mulya Lubis mengusulkan forum reguler antara Kapolri dan tokoh masyarakat untuk meningkatkan komunikasi dan memberikan masukan konstruktif bagi perbaikan kepolisian.

Sementara, Irjen Abdul Karim mengatakan bahwa Kapolri terbuka terhadap aspirasi masyarakat dan setiap masukan sangat berarti. Ia menegaskan komitmen Polri untuk menindaklanjuti laporan tindakan tidak tepat oleh anggotanya, memastikan setiap tindakan sesuai dengan prinsip keadilan dan profesionalisme.

Dialog ini ditutup oleh Korsahli dengan ucapan terima kasih atas saran dan masukan yang diberikan aktivis dan akademisi untuk kebaikan bangsa dan negara, serta sebagai pertimbangan bagi Kapolri dalam menentukan kebijakan ke depan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika