REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani menjawab soal susunan kabinet Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang banyak beredar di media sosial (medsos). Dia tidak membantah juga tak membenarkan susunan kabinet yang beredar itu.
Menurut dia, penempatan menteri pada pemerintahan periode 2024-2029 merupakan hak prerogatif Prabowo selaku presiden terpilih. Prabowo juga ketua umum DPP Partai Gerindra. "Saya tidak begitu paham apakah valid atau tidak, karena itu hak prerogatif Pak Prabowo," ujar Muzani saat pembukaan Rapimnas Gerindra di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (30/8/2024) .
Dia menjelaskan, Prabowo sudah melakukan perbincangan terbatas dengan Gibran dan sejumlah pimpinan partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk menentukan siapa saja yang akan ditunjuk masuk kabinet atau menjadi menteri. Hanya saja, ia tidak tahu apakah Prabowo-Gibran sudah menentukan nama.
"Kalau Pak Prabowo sudah mengajak ngomong dengan orang terbatas, saya kira iya, dengan Mas Gibran, dengan partai partai koalisi. Tapi seberapa jauh intensitas dan hasil dari pembicaraan tersebut saya tidak ikut," ujarnya.
Muzani mengaku, belum mengetahui siapa saja figur yang akan masuk dalam kabinet Prabowo-Gibran. "Siapa saja yang akan dipasang untuk menjadi menteri A, untuk posisi B saya tidak mengikuti," kata Muzani.
